PT. DKB Bangun Kapal Perang Jenis LST dan BCM

Model kapal BCM 5500 M2 dengan sistem RAS dipamerkan PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari di Indo Defense 2012. (Foto: Berita Hankam)

28 Maret 2012, Jakarta: Angkatan Laut saat ini tengah membangun kapal perang jenis BCM (Bantu Cair Minyak) di galangan kapal PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari.

Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Hari Bowo, Rabu (27/3), melaksanakan peninjauan di galangan I PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, Pondok Dayung, Jakarta Utara.

Didampingi oleh Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, Riry Syeried Jetta, Wakasal selain meninjau pengerjaan kapal BCM di galangan I, juga meninjau pengerjaan kapal jenis Angkut Tank (Landing Ship Tank) yang dibangun di galangan II. “Saat ini Kapal BCM proses pembangunannya sudah berjalan 60,27 persen, dan Kapal Angkut Tank sudah berjalan 37,47 persen dan 38,31 persen. Ketiganya merupakan kapal yang dipesan oleh TNI AL dan dijadwalkan akan selesai pada tahun 2014,” kata Dirut PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, Riry Syeried Jetta. Kedua jenis kapal yang tengah dibangun tersebut memiliki spesifikasi yaitu Kapal Bantu Cair Minyak (BCM) memiliki panjang keseluruhan 122,40 meter, panjang garis tegak 113,90 meter, lebar 16,50 meter, tinggi 9,00 meter, kecepatan maksimal 18 knots, jarak jelajah 7.680 nm. Selain itu, kapasitas muatan cair 5.500 meter kubik, tenaga penggerak utama berjumlah dua buah daya 6.114 PS, berat baja 2.400 ton, dengan sistem propulsi twin screw dan fixed pitch propeller.

Sedangkan spesifikasi Kapal Angkut Tank memiliki panjang keseluruhan 117,00 meter, panjang antara garis tegak 107,77 meter, lebar 16,40 meter, tinggi 7,80 meter, kecepatan maksimal 16 knots, jarak jelajah 6.240 NM, tenaga penggerak utama berjumlah dua buah daya 3.600 HP, dengan sistem propulsi fixed pitch propeller.

Pembuatan kapal ini sebagai tindak lanjut program Kementerian Pertahanan RI yang telah tertuang dalam Kesepakatan Bersama antara Menteri Pertahanan RI dengan Panglima TNI, dan Kepala Kepolisian Negara RI tentang “Revitalisasi Industri Pertahanan” dalam menerapkan Program MEF (Minimum Essential Force).

PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari adalah salah satu industri strategis milik pemerintah yang telah mendapat kepercayaan untuk mengerjakan program pemerintah dimaksud, dan juga sebagai upaya dalam memberdayakan industri perkapalan dalam negeri untuk membangun alutsista TNI.

Sementara itu, Wakasal Laksamana Madya TNI Hari Bowo, menjelaskan tujuan peninjauan pengerjaan dua jenis kapal tersebut. peninjauan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pengerjaan kapal tersebut serta ingin melihat pemenuhan terhadap kriteria yang dipesan, baik spesifikasi teknis, kualitas, serta keamanannya (zero accident).

“Saya harap pengerjaan kapal ini sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah direncanakan, serta senantiasa memperhatikan kualitas dan keamanan pengerjaannya,” kata Wakasal seperti dilansir dalam siaran pers Kasubdispenum Dispenal, Kolonel Laut (S) J. Widjojono diterima Jurnal Nasional.

Turut mendampingi Wakasal dalam peninjauan ini adalah Asisten Logistik Kasal Laksamana Muda TNI Sru Handayanto, Kadismatal Laksamana Pertama TNI Bambang Naryono, Kadiskomlekal Laksamana Pertama TNI Yuhastihar, Kadissenlekal Laksmana Pertama TNI Bambang Sugeng, Kadislaikmatal Laksamana Pertama TNI Harry Pratomo, dan Kadisadal Kolonel Laut (E) Agus Setiadji.

Sumber: Jurnas

TNI AD Pilih Black Hawk Karena Harga Lebih Murah

Helikopter Black Hawk US Army. (Foto: US Army)

25 Februari 2013, Jakarta: TNI Angkatan Darat (AD) memilih untuk membeli helikopter serbu jenis Black Hawk ketimbang Apache dari Amerika Serikat (AS) lantaran persoalan selisih harga.

"Kami masih mengkaji terus. Black Hawk menjadi pilihan bagus," kata KSAD Jenderal Pramono Eddie Wibowo usai penandatanganan MoU (nota kesepahaman bersama) antara Mabes TNI AD, PT. Pertamina Persero dan PT BRI Persero Tbk, di Mabes TNI AD, Jakarta, Senin.

Menurut dia bahwa pada awal kunjungan ke pabrik helikopter di AS, harga Apache sebenarnya masih standar.

Ia tidak menyebut selisih harga yang jelas Pramono tampak kecewa ketika menjelang persetujuan pembelian harganya meningkat. "Pas datang harga sesuai, pasti deal harga naik. Siapa yang menaikkan? Saya tidak tahu," kata Pramono.

Terkait pengadaan tank tempur utama Leopard, Pramono mengatakan tinggal penyelesaian pembayaran. "Leopard pada tahap penyelesaian di Kementerian Pertahanan," ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan tengah mengkaji untuk membeli helikopter tempur Black Hawk dari AS guna menambah kekuatan alat utama sistem senjata (Alutsista) TNI AD.

"Pilihannya adalah kalau gak Helikopter serbu Black Hawk, ya Helikopter serang Apache. Itu termasuk dalam alutsista tambahan yang kita ajukan untuk dapat melengkapi kekuatan TNI AD," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, di Jakarta, Jumat (15/2).

Menurut dia bahwa pembelian Helikopter Apache sebenarnya sudah mendapatkan izin dari pemerintah Amerika Serikat. Hanya, Kemhan menginginkan jumlah yang banyak.

"Kalau kita tidak bisa mendapatkan Apache yang cukup banyak, maka kita ingin Black Hawk. Terpenting helikopter tempur kita itu cukup banyak dan bisa untuk membangun kekuatan," jelas Purnomo.

Namun begitu, Kemhan belum bisa memutuskan akan memilih helikopter jenis apa. Saat ini Kemhan sedang menghitung dari dana yang sudah disediakan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Ditargetkan, pembelian helikopter serang bisa terlaksana tahun ini.

Menhan juga mengatakan bahwa Apache merupakan helikopter serang tercanggih saat ini, tapi TNI AD juga menyatakan tak masalah jika diganti dengan Black Hawk.

Target TNI AD, lanjutnya, adalah membuat satu skuadron helikopter untuk membantu mengamankan wilayah.

Sementara itu, mantan Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan), Mayjen TNI Ediwan Prabowo menjelaskan, pemerintah mengalokasikan US$400 juta untuk pembelian helikopter serang.

"Jika dibandingkan, uang sebesar itu mampu untuk membeli 8 unit Apache karena kisaran harganya mencapai US$45 juta per unit. Jika untuk membeli Black Hawk lebih banyak lagi, mencapai 20 unit," kata Ediwan.

Sumber: Koran Jakarta

Dua SU-30 MK2 Baru Tiba di Lanud Sultan Hasanuddin

Pesawat angkut Antonov AN-124-100 menurunkan pesawat Sukhoi pesanan pemerintah Indonesia di Pangkalan Udara (Lanud) Hasanuddin, Makassar, Sulsel, Sabtu (23/2) dini hari. Dari enam pesawat tempur Sukhoi SU-30 MK 2 pesanan pemerintah Indonesia , dua diantaranya tiba di Lanud Hasanuddin. (Foto: ANTARA/Sahrul Manda Tikupadang/ss/13)

23 Februari 2013, Makassar: TNI Angkatan Udara kembali menambah kekuatan udaranya dengan dua unit Flanker, yaitu dua pesawat tempur Sukhoi SU-30 MK2.

Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama Azman Yunus mengatakan, rencananya, dua pesawat ini akan diangkut dengan pesawat AN-124-100 dan mendarat di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sekitar pukul 22.15 Wita, Jum'at (22/2/2013).

(Foto: ANTARA/Sahrul Manda Tikupadang/ss/13)

Pesawat angkut AN-124-100 Flight Number VDA 6132 tersebut diterbangkan oleh Gorbunov Vladimir, berangkat dari Bandara Dzemgi Rusia, Rabu (21/2/2013) pukul 00.30 UTC dengan rute Bandara Nonoy Aquino Manila langsung menuju Lanud Sultan Hasanuddin Makassar.

Kedua Sukhoi SU-30 MK2 akan menambah kekuatan Skadron Udara 11 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, dan akan bergabung dengan SU 27-SKM dan SU-30 MK2 terdahulu.

Saat ini TNI Angkatan Udara memiliki sepuluh unit pesawat Sukhoi buatan pabrik KNAPO (Komsomolsk-na Amure Aircraft Production Association).

TNI AL Akan Dilengkapi 11 Heli Antikapal Selam

Dalam kesempatan berbeda Kepala staf TNI AL Laksamana Marsetio mengatakan untuk menambah kemampuan dalam operasi tempur laut. TNI AL sedang dalam pengadaan 11 helikopter antikapal selam dan lima pesawat patrol maritim CN-235.

Hal tersebut dikatakan Marsekal saat menjadi inspektur upacara serah terima jabatan Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal) dari Laksamana Pertama Sugianto kepada Laksamana Pertama I Nyoman Nesa di Surabaya.

Pengadaan saat ini di Kementerian Pertahanan dengan anggaran yang sudah dialokasikan. “Hal ini merupakan cita-cita TNI AL, khususnya jajaran Puspenerbal, untuk kembali memiliki armada helikopter antikapal selam. Efek penangkalannya sangat diperlukan oleh Indonesia,” kata Marsetio.

"Kami harapkan 11 helikopter antikapal selam tersebut sudah bisa menjadi kebanggaan pada saat peringatan hari jadi TNI tahun 2014," katanya.

Ia mengemukakan, terkait dengan pengadaan helikopter tersebut saat ini sudah ada tiga perusahaan penyedia dan prosesnya sudah di Kementrian Pertahanan.

"Tiga perusahaan penyedia helikopter tersebut di antaranya berasal dari negara Amerika, Inggris dan Perancis," katanya.

Ia mengatakan, jika memang salah satu dari tiga penyedia barang tersebut mampu memenuhi spesifikasi yang ditentukan akan menang karena semua ini masuk dalam lelang terbuka.

"Dengan adanya pengadaan sebelas helikopter tersebut nantinya akan mengaktifkan kembali skuadron 100 yang dulu dimiliki oleh angkatan laut," katanya.

Hal ini, kata dia, akan mengingat kembali masa kejayaan tahun 1965 di mana saat itu, TNI AL memiliki skuadron 100 dengan didukung kendaraan helikopter antikapal selam.

Nyoman Nesa sebelumnya menjabat Komandan Korps Siswa Sekolah Staf dan Komando TNI sejak Juni 2012. Sementara Sugianto akan bertugas sebagai Staf Ahli Tingkat II Panglima TNI Bidang Kesejahteraan Prajurit di Mabes TNI.

Selama 2012, kegiatan pemantauan dan patroli maritime oleh unsure-unsur Puspenerbal mendeteksi 3.140 target/sasaran pengamatan di perairan yuridiksi nasional. Rinciannya, 20 kapal perang asing, 64 kapal survey, 1.884 kapal ikan, 555 kapal kargo, 33 kapal tanker, 125 kapal tongkang, 125 kapal curah tambang, 31 kapal penumpang, dan 571 obyek lain.

Sumber: KOMPAS/ANTARA Jatim

Kemhan Masih Kaji Pembelian Apache

AH-64D Longbow. (Foto: army technology)

15 Februari 2013, Jakarta: Kementerian Pertahanan saat ini masih mengkaji rencana pembelian Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) khususnya helikopter jenis Apache dari Amerika Serikat (AS).

Helikopter jenis Apache berfungsi sebagai heli serang dengan spesifikasi sebagai penghancur tank lapis baja dan bunker-bunker.

Sebagai alternatif, Kemhan juga sedang mempertimbangkan pengadaan helikopter jenis Black Hawk. Helikopter jenis Black Hawk berfungsi sebagai untuk melakukan serbuan (heli serbu) dan juga bisa mengangkut pasukan.

“Helikopter serang jenis Apache dinilai yang cukup baik di tataran dunia. Memang ada saingannya dari Eropah yaitu helikopter jenis Cobra,” kata Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro di Kantor Kemhan, Jakarta, Jumat (15/2) usai memimpin serah terima jabatan (Sertijab) pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertahanan.

Menurut Purnomo, pilihan untuk pengadaan helikopter jenis Black Hawk atau helikopter jenis Apache termasuk dalam alutsista tambahan yang diajukan Kemhan guna melengkapi kekuatan TNI Angkatan Darat.

“Awalnya pilihannya helikopter jenis Apache. Masalahnya ada suatu alokasi anggaran untuk pembelian helikopter serang. Pilihannya bisa Apache, bisa Black Hawk,” katanya.

Menurut Purnomo, kalau helikopter jenis Apache sudah mendapatkan ijin dari Pemerintah AS. Hanya saja, menurut Purnomo, kita ingin mendapatkan helikopter jenis Apache cukup banyak. Kalau kita tidak bisa mendapatkan helikopter jenis Apache yang cukup banyak maka kita ingin helikopter jenis Black Hawk.

“Yang penting helikopter tempur kita itu cukup banyak sehingga bisa membangun deteren begitu. Itu sedang kita bahas. Kita masih hitungan-hitungan dengan alokasi dana yang ada,” katanya.

Ia menjelaskan Kemhan masih mempertimbangkan apakah sebaiknya helikopter jenis Apache atau helikopter jenis Black Hawk. Sebab masih menghitung dana yang dialokasikan untuk pengadaan Alutsista.

Menurut Purnomo, tahun 2013 ini akan memproses rencana pengadaan helikopter tempur tersebut. Ia ingin mengejar waktu karena masa bakti KIB II tinggal setahun lagi. Sebab pertengahan tahun depan mungkin sudah punya presiden baru kalau Pemilihan Presiden hanya berlangsung satu putaran.

“Kalau hanya satu putaran maka kabinetnya juga harus siap-siap,” katanya.

Terkait pengadaan helikopter tempur itu, Purnomo menjelaskan, selain masih menghitung alokasi anggaran yang ada, juga tentu berpulang kepada user (TNI, Red), apakah helikopter jenis Apache atau Black Hawk.

“Dari segi user, (helikopter) Black Hawk juga tidak ada masalah. Tapi mereka punya plus – minus masing-masing,” katanya.

Menhan berharap helikopter tempur itu minimal bisa mencapai satu skadron. Untuk memenuhi satu skadron maka minimal harus membeli 16 unit helikopter tempur.

Purnomo membenarkan bahwa rencana pengadaan helikopter tersebut belum mendapat persetujuan dari DPR. Karena hal itu masih dalam proses di pemerintah yaitu antara Kementerian Pertahanan, Markas Besar TNI dan Markas Besar Angkatan.

“Dari situ kita matangin dulu, baru diajukan ke DPR,” kata Menhan.

Mantan Kepala Badan Rencana Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayor Jenderal TNI R. Ediwan Prabowo mengatakan untuk satu unit helikopter jenis Apache seharga US$ 45 juta, sedangkan helikopter jenis Black Hawk harganya US$ 20 juta.

“Itu jawaban dari pemerintah AS khususnya tentang harga,” kata Ediwan usai menyerahkan jabatannya sebagai Kabaranahan Kemhan kepada Laksamana Muda TNI Rachmad Lubis di Kantor Kemhan, Kamis (15/2).

Terkait pengadaan helikopter tersebut, Ediwan mengatakan alokasi anggaran untuk sementara mencapai US$ 400 juta. Ediwan menambahkan TNI sebagai pengguna Alutsista sebenarnya menginginkan helikopter jenis Apache.

“Keinginan user tentu yang pertama adalah Apache. Tapi kalau memang harganya tinggi, mungkin belum waktunya pada Renstra ini,” katanya.

Sumber: Jurnas