Kemhan Optimis Target MEF Tercapai 2019

(Foto: DMC)

10 Januari 2013, Jakarta: Kementerian Pertahanan (Kemhan) optimistis pencapaian kekuatan pokok minimal (minimum essential forces/MEF) lebih cepat lima tahun dari target yang telah ditentukan. Jika awalnya pencapaian MEF pada 2024, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yakin bisa tercapai 2019.

"Awalnya pencapaian MEF ditargetkan selesai dalam tiga kali renstra (2009-2024). Namun, ternyata bisa dicapai dalam dua kali renstra (2009-2019)," kata Menhan seusai Rapat Pimpinan di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, Rabu (9/13). Pencapaian MEF yang lebih cepat lima tahun dari yang ditargetkan ini merupakan sebuah terobosan. Keberhasilan ini tak lain berkat besarnya APBN yang digelontorkan ke Kemhan.

Namun, pada 2012 pencapaian MEF tak sesuai rencana. Target MEF tahun lalu adalah 28,7 persen. Namun, Kemhan hanya berhasil mencapai 26 persen. "Sehingga kurang 2,87 persen dari target yang harus dipenuhi," kata Purnomo. Capaian 26 persen itu dinilai tetap membanggakan karena naik lima persen dari pencapaian MEF pada 2011 yang mencapai 21 persen.

Adapun alasan melesetnya capaian MEF 2012, antara lain karena pemerintah belum dapat mendukung anggaran untuk terpenuhinya MEF. Proses pengadaan melalui birokrasi panjang juga menjadi penyebabnya. Untuk menutup kekurangan itu, Purnomo menjanjikan percepatan pembelanjaan anggaran pada 2013.

Seperti diketahui, anggaran Kemhan dan TNI pada 2012 sebanyak 74,1 triliun rupiah. Penyerapan anggaran untuk pengadaan barang yang menggunakan mata uang rupiah tak terserap maksimal untuk tiga matra TNI. Mabes TNI memang mampu menyerap anggaran hingga 96,25 persen dari pagu anggaran. Namun, untuk TNI AD penyerapan hanya 69,67 persen, TNI AL 69,67 persen, dan TNI AU 55,83 persen.

Reformasi Birokrasi

Untuk memaksimalkan penyerapan anggaran, pada 2013 ini Kemhan menyerukan TNI untuk mengimplementasikan roadmap reformasi birokrasi yang sudah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Kami juga berharap semua matra mengupayakan secara maksimal terlaksananya butir-butri kebijakan negara 2013," katanya.

Dan upaya selanjutnya, Purnomo meminta semua pihak untuk meningkatkan transparansi sistem pelaporan keuangan.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengapresiasi kinerja jajarannya yang bekerja keras dalam pengadaan alutsista. Dia optimistis bisa mempercepat pencapaian MEF pada 2019. Saat ini pihaknya terus melakukan tiga hal besar dalam upaya pencapaian MEF, antara lain pertama penghapusan alat utama sistem senjata (alutsista) yang sudah tak bisa lagi digunakan. Kedua, peningkatan kemampuan alutsista yang saat ini dalam kondisi kurang maksimal. Dan ketiga, pengadaan alutsista baru. "Semua sudah diperhitungkan. Itu makanya kita optimistis MEF bisa dipercepat menjadi hanya dua kali renstra," ujar Panglima.

Untuk target pembangunan kekuatan TNI, pihaknya berencana membangun 25 pos pertahanan darat dan lima pos pertahanan di pulau terdepan. Hingga kini, target itu baru terealisasi tujuh pos pertahanan darat dan dua pos pertahanan pulau terluar.

Sementara itu, Menhan menyatakan pembekuan anggaran alutsista sebesar 678 miliar rupiah oleh Kementerian Keuangan tak memengaruhi percepatan pencapaian MEF. "Pembekuan itu tak memengaruhi perubahan master list alutsista yang sudah kita rancang," ujar Purnomo.

Dia menjelaskan, pembekuan dana itu masuk dalam pos alutsista pendukung atau di luar master list. Menhan juga yakin tak ada mark up anggaran seperti yang dituduhkan selama ini.

Namun demikian, Sekretaris Jenderal Kemhan Marsekal Madya Erris Herryanto menyatakan Kemhan masih menunggu pembekuan itu segera dicabut agar segera bisa dibelanjakan. "Kami berharap pada 2013 ini anggaran tersebut bisa cair," ujarnya.

Sumber: Koran Jakarta

Kemhan Kebut Belanja Alutsista

MBT Leopard pesanan Indonesia dipamerkan di Indo Defense 2012. (Foto: Berita HanKam)

10 Januari 2013, Jakarta: Kementerian Pertahanan mengaku mendapatkan anggaran belanja lebih banyak tahun ini. Dengan jumlah dana yang meningkat, Kementerian bermaksud untuk mempercepat rencana pengadaan alat utama sistem persenjataan.

“Tahun ini meningkat jadi Rp 81 triliun,” kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di kantornya, Kamis, 10 Januari 2013.

Dengan peningkatan anggaran tersebut, rencana strategis (renstra) pengadaan minimum essential force dapat menjadi hanya dua tahun saja. Semula diperkirakan pengadaan minimum baru tercapai setelah tiga tahun. “Itu dapat membantu pembangunan alutsista yang sifatnya baru,” kata Purnomo.

Menurut Purnomo, anggaran tahun 2013 meningkat dari tahun lalu senilai Rp 77 triliun. Sementara itu, serapan anggaran Kementerian Pertahanan tahun lalu mencapai 96,7 persen. “Kami harapkan bisa bertambah terus untuk memenuhi rencana strategis,” ujar Purnomo.

Indonesia Resmi Beli MBT Leopard

Kementerian Pertahanan resmi menandatangani kontrak pengadaan main battle tank Leopard dengan sebuah perusahaan asal Jerman, Rheinmettal. "(Kontrak pembelian) sudah ditandatangani pertengahan Desember lalu," ujar Kepala Badan Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayor Jenderal Ediwan Prabowo, kepada Tempo, Rabu (9/1).

Nilai kontrak pembelian tank berat itu, kata Ediwan, berada di bawah pagu anggaran sebesar US$ 280 juta. "Kurang sedikit dari jumlah itu," kata dia tanpa menyebutkan nominal.

Ediwan memastikan spesifikasi teknis dan jumlah tank yang akan diproduksi tetap sama dengan kesepakatan awal. "Ya, mereka setuju dengan penawaran kita."

Pembelian tank seberat 63 ton ini juga sudah dilengkapi dengan kesepakatan transfer teknologi yang diteken November 2012 lalu. "PT Pindad dan Bengkel Pusat Angkatan Darat akan mendapatkan kerja sama pelatihan untuk perbaikan ringan hingga berat."

Rencananya, Indonesia akan membeli Leopard RI dan A24 beserta tank sedang Marder seberat 33 ton. Leopard RI dibanderol US$ 1,7 juta atau sekitar Rp 16,4 miliar per unit. Indonesia dikabarkan memesan 61 tank Leopard Ri dan 42 Leopard 2A4 seharga US$ 700 ribu atau Rp 6,7 miliar per unit. "Itu akan ditambah lagi dengan amunisi dan perlengkapan pendukungnya," ujar Ediwan. Tank ini akan menambah kekuatan TNI di perbatasan.

Pembelian Helikopter Apache Dilajutkan

Kementerian Pertahanan akan tetap membeli helikopter Apache dari Amerika Serikat. Harga yang mahal tidak menyurutkan niat pemerintah. "Harganya memang sangat mahal, kami harus mempertimbangkan kekuatan anggaran," ujar Kepala Badan Perencanaan Pertahanan Mayor Jenderal Ediwan Prabowo kepada Tempo, Rabu (9/1).

Harga mahal itu, kata Ediwan, adalah konsekuensi dari pemerintah Amerika Serikat. "Mereka ingin standar keselamatan yang tinggi. Tidak mau kalau helikopter itu jatuh di sini (Indonesia) dan merugikan citra mereka," kata dia.

Rencana pembelian delapan helikopter Apache Longbow AH-64D itu sudah dikabulkan oleh kongres negeri Abang Sam. "Congress notification sudah kami terima, kini tinggal tunggu persetujuan DPR kita," kata Ediwan.

Untuk menyiasati mahalnya harga heli Apache, Kementerian akan menyesuaikan perencanaan anggarannya. "Kami akan sesuaikan pos anggaran yang lain agar bisa mencukupi."

Harga per unit heli Apache sendiri diperkirakan mencapai US$ 40 juta. Kementerian Pertahanan dan TNI AD sebelumnya sudah menandatangani kontrak pengadaan heli serbu dan heli serang dengan PT Dirgantara Indonesia. Kontrak tersebut masing-masing bernilai US$ 90 juta dan US$ 170 juta.

Sumber: TEMPO

Refleksi Kinerja Kemhan 2012

Truk Perkasa sebagai platform peluncur roket RHAN 122. (Foto: Berita HanKam)

30 Desember 2012, Jakarta: Mengakhiri Tahun 2012, Kementerian Pertahanan melaksanakan Refleksi terhadap seluruh program kegiatan di beberapa bidang yang telah dilaksanakan selama Tahun 2012 yang menjadi tahun ke tiga dari Renstra pertama dan proyeksi program kegiatan Kementerian Pertahanan untuk tahun 2013. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Kamis (27/12) di Kantor Kemhan.

Menhan menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan Prajurit TNI dan PNS dilaksanakan secara bersinambungan sesuai kemampuan anggaran. Untuk meningkatkan Kesejahteraan Prajurit TNI dan PNS, Kemhan telah memberikan tunjangan cacat, pelayanan kesehatan, perumahan, dukungan Perlengkapan Perorangan Lapangan (Kaporlap), bantuan beasiswa dan tugas belajar serta tunjangan kinerja.

Seiring dengan hal itu, di bidang kesehatan, Kemhan juga ikut berpartisipasi aktif dalam penanggulangan penyakit yang berdampak nasional melalui pemenuhan Alkes Rumkit dan peningkatan kemampuan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi anggota TNI/PNS dan keluarganya serta masyarakat.

Demikian juga di bidang perumahan, dimana untuk tahun 2012 telah dibangun rumah bagi prajurit dan PNS baik berupa Rusunawa, Rusunami maupun kepemilikan rumah umum dan khusus. Untuk rencana tahun 2013 mendatang akan dilakukan penataan rumah negara dan penyelesaian permasalahan tanah dan bangunan, serta penambahan pembangunan Rusunawa, Rusunami dan kepemilikan rumah umum dan khusus.

Sementara itu, di dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) Kemhan / TNI tetap mengacu kepada pembangunan kekuatan pokok minimum (MEF) dengan melakukan Restrukturisasi berdasarkan kebijakan Zero Growth yaitu tidak ada penambahan personel secara signifikan, dimana antara rekrutmen personel dan yang pensiun seimbang (Pertumbuhan Nol) dan melakukan kebijakan Right Sizing yaitu dapat menentukan kebutuhan personel secara tepat guna dengan melaksanakan penataan organisasi, penghitungan beban kerja dan standar kompetensi.

Adapun program kegiatan yang telah dilaksanakan dari sisi sarana pertahanan selama tahun 2012 adalah program modernisasi alutsista (Alat Utama Sistem Senjata) TNI sesuai dengan Minimum Essential Forces (MEF) untuk kurun waktu 15 tahun. Tahun 2012 ini telah memasuki tahun ke tiga dari Renstra I dan diharapkan sampai dengan tahun 2014 pencapaian lebih dari 30 %. Untuk proyeksi Tahun 2013 program kerja sarana pertahanan akan tetap melanjutkan proses pengadaan dengan didukung pengembangan teknologi industri pertahanan, pemenuhan kelengkapan dokumen regulasi keuangan serta penyempurnaan Permenhan tentang pengadaan Alutsista. Disamping itu pengadaan alutsista juga mengutamakan produksi dalam rangka meningkatkan kemandirian industri pertahanan.

Pada tahun 2012 pelaksanaan kegiatan yang mengemuka berkaitan dengan analisis Strategi Pertahanan, konflik laut Cina Selatan, tata ruang wilayah pertahanan, pengawasan perbatasan dengan menggunakan Iptek, Implementasi Doktrin dan Implementasi Sishanta di Perbatasan.

Pengkajian terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertahanan yang dilakukan antara lain kajian model Warhead kaliber 200 mm, penyempurnaan PTTA (Pesawat Terbang Tanpa Awak), Model Kapal Selam Tanpa Awak, Pengembangan MEF (Minimum Essential Force) dan pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X. Disamping itu juga dilaksanakan analisis terhadap alat peralatan pertahanan, berupa pembuatan prototype Rantis 5 Ton 6x6 peluncur roket kaliber 122 mm, Prototipe Munisi kaliber 105 mm Exercise, Prototipe Combat Boat, Prototipe roket jarak 100 km ground to ground dan Prototipe Smart Bomb.

Prototipe smart bomb spesifikasi awal berbobot 250 kg dengan jangkauan lebih dari 100 km. (Foto: Berita HanKam)

Untuk proyeksi 2013 Balitbang Kemhan akan melaksanakan program pengkajian Strategi pertahanan, salah satunya strategi pencegahan dan penanggulangan Dampak Konflik Laut Cina Selatan terhadap Kedaulatan NKRI (ditinjau dari aspek ekonomi dan sosial budaya) serta melaksanakan sosialisasi pengintegrasian komponen negara dan pemberdayaan wilayah pertahanan.

Di bidang legislasi, Kemhan menyusun dan membahas RUU yang menjadi prioritas prolegnas tahun 2012 antara lain RUU Komcad, RUU Kamnas, dan RUU Rahasia Negara. RUU yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang di Tahun 2012 adalah UU Nomor. 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI dan UU. Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Tahun 2013 target yang akan diselesaikan adalah RUU Rahasia Negara, RUU Kamnas, dan 38 Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) termasuk Naskah Akademik dan draft RUU Bela Negara.

Jakarta Internasional Defence Dialoque (JIDD) ke-2, 2012 dan Indo Defence ke-5, 2012 telah terlaksana dengan sukses. Kedua forum tersebut merupakan forum dialog dan pameran Alutsista pertahanan keamanan di kawasan Asia Pasifik yang saat ini telah diakui dan menjadi agenda dunia serta diselenggarakan setiap tahun. Untuk tahun 2013 forum tersebut akan lebih ditingkatkan secara kualitas. Selain itu juga di selenggarakan ASEAN Regional Forum Head of Defence Universities Colleges and institutions Meeting (ARF – HDUCIM) yang merupakan media pertukaran informasi dan pengalaman dalam pengembangan ilmu pertahanan.

Di bidang Potensi Pertahanan, Kemhan melanjutkan dan mengintensifkan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara dengan melibatkan Kementerian lainnya, LPNK dan elemen masyarakat dalam memantapkan upaya Nation Character Building sumber daya manusia untuk kepentingan pertahanan negara. Tahun 2012 ini juga telah dicanangkan bahwa tanggal 19 Desember sebagai hari Bela Negara yang akan diperingati secara nasional setiap tahun.

Pembangunan dan pemberdayaan wilayah perbatasan juga merupakan perhatian yang sangat besar bagi Kemhan di tahun 2012. Hal tersebut tidak hanya berupa pembangunan secara fisik, tetapi juga non fisik seperti peningkatan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan wawasan kebangsaan, termasuk juga peningkatan kesejahteraan bagi personel Kemhan/TNI yang bertugas di wilayah perbatasan seperti tunjangan khusus. Disamping itu dialog dan penyelesaian masalah wilayah perbatasan dengan negara-negara yang terkait juga terus dilaksanakan secara intensif. Di tahun 2013 kegiatan–kegiatan tersebut akan terus ditingkatkan.

Sumber: Kemhan

Kemhan Bangun Tiga Kantor Pertahanan Wilayah di Papua dan Kalimantan

3 November 2012, Jakarta: Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2013 akan membangun kantor pertahanan wilayah atau desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan (PPKP) di setiap provinsi di Indonesia.

Pembangunan kantor instansi vertikal tersebut diprioritaskan di tiga provinsi yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, yakni Papua, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.

"Tahun depan, kantor instansi di bawah koordinasi Kemhan tersebut akan diprioritaskan wilayah Papua, Kaltim, dan Kalbar. Tahun selanjutnya, desk PPKP ini akan diwujudkan secara bertahap di seluruh provinsi, juga nantinya desk PPKP Jateng di Semarang," kata Kepala Koordinator Daerah (Kakorda) PPKP Jateng, Arief Wahyu P, di Semarang, Jumat (2/11).

Menurut dia, dibangunnya gedung desk PPKP Jateng masih menunggu kepastian, karena sangat bergantung pada kebijakan Kemenhan. Tugas-tugas pokok kantor pertahanan wilayah atau desk PPKP merupakan kepanjangan tangan Kemhan dan terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) masing-masing daerah.

"Implementasi di daerah juga akan berperan dalam mendorong penguatan nilai-nilai wawasan kebangsaan, semangat bela negara, nasionalisme," ujar Arief.

Sumber: Koran Jakarta

Harga Apache Naik, Kemhan Lirik Super Cobra dan Blackhawk

AH-1W Super Cobra. (Foto: U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Michael Starkey)

2 Oktober 2012, Jakarta: Minat Pemerintah membeli helikopter serang Boeing AH-64/D Apache sedikit terganjal menyusul kenaikan harga yang disodorkan pihak AS. Untuk mengantisipasinya, Kementerian Pertahanan coba melirik Bell AH-1 Super Cobra dan Sikorsky UH-60 Blackhawk. Demikian hasil akhir rapat terbatas yang dilakukan Pemerintah dan Komisi I DPR di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/10) malam.

Rapat terkait rencana anggaran belanja 2013 ini dilakukan setelah Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq meminta penjelasan mengenai rencana pembelian delapan helikopter Apache, menyusul tawaran yang disampaikan Menlu AS Hillary Clinton kepada sejawatnya Menlu Marty Natalegawa di Washington sepekan lalu.

Dalam perkembangannya, harga yang ditawarkan berulang-kali naik. Dari yang semula 25 juta dollar AS per unit, selanjutnya menjadi 30 juta dollar. Pemerintah yang masih harus memikirkan soal kesejahteraan dan krisis finansial pun berupaya mencari alternatif lain yang lebih terjangkau. Alternatif yang disasar adalah Super Cobra dan Blackhawk. Super Cobra, kabarnya, hanya dibandrol 15 juta dollar.

Sumber: Angkasa

Kemenhan Tetap Pesan KCR Trimaran

KRI Klewang. (Foto: North Sea Boats)

2 Oktober 2012, Jakarta: Peristiwa terbakarnya kapal cepat rudal pesanan TNI Angkatan Laut, KRI Klewang-625, di Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (28/9) pekan lalu tidak menyurutkan langkah Kementerian Pertahanan. Instansi ini akan tetap melanjutkan pengadaan kapal sejenis. Kemenhan berencana membeli empat unit kapal sejenis.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan, pembelian kapal berjenis trimaran itu penting untuk memenuhi alutsista TNI AL. Apalagi kapal tersebut diproduksi di dalam negeri oleh putra-putri Indonesia. Dengan demikian, Kemenhan berupaya menghidupkan industri pertahanan dalam negeri.

Kasus terbakarnya KRI Klewang bukan jadi penghalang rencana pembelian kapal sejenis. Sebab, kata Menhan, "Tiga unit lainnya sudah diasuransikan. Sedangkan KRI Klewang belum diserahterimakan sehingga masih dalam tanggung jawab penjual."

Di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (1/10), Menhan mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima laporan tentang KRI Klewang. Berdasarkan penyelidikan sementara, kapal itu terbakar karena konsleting listrik.

"Saya sudah telepon langsung. Sudah kontak ke vendornya. Tidak masalah untuk dilanjutkan kembali," tegasnya.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengamini hal tersebut. Menurut dia, pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran kapal tersebut adalah PT Lundin sebagai produsen. Sebab, kebakaran terjadi saat peluncuran atau ketika kapal belum diserahterimakan kepada TNI AL.

KRI Klewang adalah kapal jenis trimaran yang diklaim tidak bisa terdeteksi radar. Spesifikasinya, berbobot 53,1 GT, panjang 63 meter, menggunakan 4x marine engines MAN nomimal 1.800 PK yang dapat melaju hingga 35 knot. Kapal canggih ini diluncurkan pada 30 Agustus lalu dan direncanakan untuk diujicoba selama sebulan dengan 27 kru dari pasukan TNI AL.

Sumber: Jurnal Parlemen

Komisi I Dukung Penggunaan Dana Optimalisasi Kemhan

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kiri) dan Panglima TNI Agus Suhartono (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di kompeks MPR DPR Senayan, Jakarta, Rabu (5/9). Rapat kerja tersebut membahas dana optimalisasi Kementerian Pertahanan tahun anggaran 2012 sebesar Rp 678 miliar serta pemberangkatan tiga unit Mi-17 ke Kongo dalam rangka penguatan pasukan perdamaian Indonesia di Kongo. (Foto: ANTARA/Rosa Panggabean/ed/ama/12)

5 September 2012, Jakarta: Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menjelaskan, Komisi I mendukung penggunaan dana optimalisasi Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada APBN-P 2012 sebesar Rp 678 miliar.

"Komisi I telah memberikan dukungan bagi penggunaan dana optimalisasi sebesar Rp 678 miliar dari APBN-P 2012, di mana Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi Rp 72 triliun, untuk pengadaan alat enkripsi bagi Mabes TNI dan pengadaan alat kelengkapan selam bagi TNI AL," ujar Mahfudz Siddiq menjelang memimpin raker dengan Menhan dan jajarannya di Gedung DPR, Rabu (5/9).

Mahfudz mengatakan, Kemhan pada RAPBN 2013 diusulkan untuk mendapatkan anggaran sekitar Rp 77 triliun, atau meningkat Rp 5 triliun dari anggaran di 2012. "Dengan peningkatan anggaran itu, maka dana optimalisasinya juga diperkirakan meningkat. Namun besarannya berapa belum tahu, tergantung dalam pembahasan nantinya di Komisi dan Banggar," ujarnya.

Kata Mahfudz, terkait dana optimalisasi Kemhan di 2013, Komisi I akan mendorong alokasi anggaran optimalisasi untuk TNI dipergunakan untuk pengadaan dan peremajaan kendaraan dinas prajurit.

"Sebenarnya usulan soal pentingnya pengadaan dan peremajaan untuk kendaraan dinas bagi prajurit TNI sudah mencuat kuat saat ini di Komisi I. Hal ini didasari atas rasa keprihatinan dari berbagai kunker anggota Komisi I selama ini, yang menemukan fakta banyaknya kendaraan operasional TNI yang sudah tidak layak dan sudah tua," ujarnya.

Menurut Mahfudz, raker dengan Kemhan sore ini sendiri dengan agenda mendengarkan penjelasan Menhan, Panglima TNI, dan Menkeu, soal perkembangan pembahasan dana optimalisasi Kemhan RI/TNI TA 2012 Rp 678 miliar, penjelasan perkembangan rencana pengiriman tiga unit MI-12 ke Kongo dalam rangka penguatan pasukan perdamaian di Indonesia di Kongo, dan perkembangan penyelesaian 21 pengadaan alutsista yang menjadi prioritas.

Sumber: Jurnal Parlemen

Wamenhan Kunjungi Kontingen Garuda XX-I di Kongo

23 Agustus 2012, Kongo: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin, Jumat (17/8), mengunjungi prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Zeni TNI Kontingen Garuda XX-I/Monusco (Mission De L Organesation Des Nations Unies Pour La Stabilization en Republique Demokratique du Congo), yang tengah melaksanakan tugas dalam misi perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo.

Kunjungan Wamenhan RI yang menggunakan penerbangan khusus pesawat United Nations dari Entebbe Uganda disambut Komandan Satgas (Dansatgas) Letnan Kolonel Czi Sapto Widhi Nugroho, dalam rangka memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 67, sekaligus melihat secara langsung kiprah para Prajurit Garuda XX-I/Monusco yang melaksanakan tugas membelah belantara Afrika, diantaranya membangun jalan Dungu-Duru sejauh 84 km yang sudah mencapai 95 persen, jembatan, landasan pesawat udara dan Helipad serta berkesempatan melihat sejumlah alat berat yang dipergunakan Pasukan Zeni TNI.

Usai upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Wamenhan memberikan pengarahan kepada para prajurit, dan menyampaikan apresiasi kepada prajurit TNI karena semangat, dedikasi dan nasionalisme yang tinggi dalam lingkup internasional serta menyampaikan salam dari Kepala Staf Angkatan kepada seluruh prajurit yang tergabung dalam Kontingen Garuda XX-I.

Selain itu, kata Wamenhan melanjutkan pengarahannya, kita patut bangga karena apa yang dilaksanakan oleh Prajurit Garuda di tengah-tengah prajurit negara lain mendapatkan pengakuan, baik secara personal individu, institusi maupun negara terhadap apa yang telah dilakukan Kontingen Garuda XX-I. Karenanya, pekerjaan yang dibebankan haruslah tuntas, mulai dari tugas harian, bulanan dan pekerjaan jangka panjang. Masing-masing prajurit harus bertanggung jawab, mulai dari Komandan Satgas sampai dengan prajurit yang menjadi operator di lapangan.

Dalam kunjungan yang berlangsung singkat namun dalam suasana kekeluargaan tersebut, Wamenhan RI didampingi Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Puguh Santoso), Direktur Pengerahan Ditjenstrahan Kemhan Brigjen TNI Fransen Siahaan serta Dirziad TNI-AD Brigjen TNI Zainal Arifin, Perwakilan Militer Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di PBB Laksma TNI Budihardja Raden dan Perwakilan utusan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sinegal Krishnajie Partadireja. Pada kesempatan tersebut Wamenhan juga memberikan bingkisan Idul Fitri kepada seluruh prajurit Garuda XX-I.

Sumber: DMC

Kemhan: Pembelian Alutsista Bekas Lebih Menguntungkan

C-130H Hercules milik RAAF. Salah satu alutsista bekas yang akan dibeli oleh Kemhan. (Foto: RAAF)

16 Agustus 2012, Jakarta: Indonesia kerap mendapatkan kritik dari sebagian kalangan dalam pembelian alat utama sistem senjata (alutsista). Alasannya karena alutsista tersebut bukanlah barang baru melainkan sudah bekas.

Namun Kementerian Pertahanan RI tak mau begitu saja menerima kritik itu. Mereka berpendapat bahwa pembelian alutsista bekas itu sudah dipertimbangkan secara matang.

"Dalam pembelian pesawat jenis Hercules C130, kami dikritik, kenapa nggak beli yang baru, kenapa beli yang lama dari Australia," kata Menteri Pertahanan RI Purnomor Yusgiantoro saat konferensi pers, di Aula Bhineka Tunggal Ika Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Rabu (15/8).

Mengapa membeli C130 yang sudah bekas? Menurut Menhan, selain harganya lebih murah, pesawat tersebut meskipun sudah bekas, namun bisa terbang hingga 20 tahun ke depan. Sementara jika pesawat baru kata dia, bisa terbang hingga 40 tahun ke depan. Dalam jangka 40 tahun itu jelas Purnomo, secara teknologi sudah mengalami perkembangan.

Dan hal tersebut kemungkinan besar juga akan berpengaruh pada teknologi pesawat.

"Harganya kalau bekas per pesawat sekitar 15 juta dolar. Kalau beli baru lebih tiga kali lipat, hampir 60 juta dolar. Keuntungannya, dengan upgrading yang lama, masih bisa terbang 20 tahun. Nah efektifitas 20 tahun mungkin sudah berubah teknologi," jelasnya. "Ini masih disesuaikan dengan jangkauan anggaran kita."

Sumber: Pelita

Menhan Klarifikasi Isu Pengadaan Alutsista

15 Agustus 2012, Jakarta: Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) Marsdya TNI Eris Herryanto, S.IP, MA., Wakil Kepala Staf Angkatan dan sejumlah pejabat di jajaran Kemhan/TNI mengadakan Konferensi Pers dengan wartawan media massa nasional dan Internasional, Rabu (15/8) di kantor Kemhan, Jakarta.

Konferensi Pers ini dilaksanakan dalam rangka memberikan klarifikasi terhadap isu dan pemberitaan yang berkembang di media massa dan sejumlah rencana pengadaan serta pembelian Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI yang dilakukan oleh Kemhan.

Dalam kesempatan ini Menhan memberikan klarifikasi terhadap pemberitaan tentang anggapan bahwa buku biru (Blue Book) yang sudah diterbitkan tahun 2009 tidak pernah diimplemastasikan, kalau diimplementasikan isinya berubah.

Selanjutnya, Kemhan juga dianggap keluar dari jalur yang sudah direncanakan, seperti pembelian Tank Leopard dianggap tidak masuk dalam Buku Biru. Kemhan tidak pernah menunjukan barangnya apa, berapa harganya, spesifikasi dan model Alutsista apa yang akan dibeli. Dan yang terakhir disebutkan adanya pemerintah dalam hal ini Kemhan juga diminta untuk lebih memperhatikan kesejahteraan prajurit.

Menjawab beberapa isu tersebut, Menhan menjelaskan Kemhan menerbitkan Produk Strategis I yang meliputi Doktrin Hanneg, Postur Hanneg, Strategi Hanneg, Buku Putih Hanneg, Penyelarasan MEF dan MEF TNI 2010-2024 yang isinya perencanaan 2010-2024 bagi pembangunan kekuatan TNI sudah mengalami revisi.

Kemudian diadakan suatu Revisi karena adanya perubahan perkembangan yang disebut dinamika lingkungan strategis global regional dan nasional selama kurun waktu 2,5 tahun dari tahun 2010 hingga pertengahan 2012. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan lingkungan strategis tersebut. Dari hasil revisi Produk Strategis I, Kemhan telah mengeluarkan Produk Strategis II di bidang pertahanan yang dikenal dengan Strategic Defense Review (SDR).

“Selama dua tahun, Kemhan telah me-review perkembangan lingkungan strategis seperti perkembangan di laut Cina Selatan dan lainnya yang nantinya akan mempengaruhi penyesuaian di dalam perencanaan”, jelas Menhan.

Menurut Menhan, dinamika keadaan terkadang harus merubah rencana awal untuk disesuaikan agar sampai ke tujuan, sama dengan rencana besar dalam pembangunan kekuatan pertahanan, itu dalam 2,5 tahun juga mengalami perubahan.

Sementara itu mengenai proses perencanaan MEF Menhan mengatakan telah melalui beberapa tahap yang diawali dengan pembahasan dalam tujuh kali Sidang Kabinet sampai kemudian terbitlah dengan apa yang disebut Master List yang berisi rencana pembelian Alutsista selama lima tahun.

Master list tersebut isinya tidak menyebutkan secara spesifik mengenai misalnya Tank Leopard, tetapi karena ini tataran makro nasional, maka isinya adalah Main Battle Tank (MBT). Sedangkan implementasinya ditentukan dalam tingkatan yang lebih rendah lagi bukan di Sidang Kabinet.

Adapun proses selanjutnya, pada tanggal 28 Okotber 2011 Bapennas mengeluarkan Blue Book dan kemudian Menteri Keuangan mengeluarkan persetujuan dengan mengeluarkan Green Book atau Penetapan Sumber Pembiayaan pada tanggal 20 Desember 2011. Karena menurut Menhan, pembelian Alutsista yang ada di Master List harus menggunakan persetujuan Bapennas dan Menteri Keuangan.

“Jadi kalau melihat jangan melihat Blue Booknya tetapi melihatlah yang sudah direvisi dimana finalnya itu adalah dalam bentuk Green Book di Kemkeu yang diterbitkan tanggal 20 Desember 2011”, ujar Menhan.

Jika sudah disetujui melalui Green Book dan masih terdapat perubahan rencana pembelian masih dapat dilakukan jika hanya dalam rangka untuk mempercepat pembangunan kekuatan MEF pada tahun 2024 serta tidak menambah alokasi anggaran yang sudah ditentukan di dalam Green Book. Untuk implementasinya nanti ditentukan oleh tingkatan yang dibawah.

Mekanisme Pengadaan Alutsista

Adapun mengenai mekanisme proses pengadaan Alustista, Menhan menjelaskan berjalan secara Button Up yaitu dengan melibatkan user atau pengguna dalam hal ini dengan setiap Mabes Angkatan untuk menentukan spesifikasi jenis Alutsista yang akan diadakan.

Selanjutnya, rencana ini masuk kepada kebutuhan operasi di Mabes TNI dan selanjutnya diproses di Kemhan lewat Tim dibawah kendali Tim Evaluasi Pengadaan (TEP) yang dipimpin oleh Sekjen. Kemudian selanjutnya diproses untuk kontrak perjanjian pinjaman oleh Kemku kemudian pencabutan tanda bintang di DPR.

“Jadi pada waktu proses pencabutan tanda bintang itu dibahas oleh High Level Committee (HLC) dan Tim Panja Alutsista DPR, dan itu diproses dalam rangka pencabutan tanda bintang di DPR, karena memakai uang APBN dan uang rakyat, kita menyadari betul makanya diproses bersama sama oleh pemerintah dengan wakil rakyat”, tambah Menhan.

Menhan menegaskan bahwa dalam setiap pengadaan Alutsista juga tetap berpedoman pada prinsip - prinsip yaitu semaksimal mengutamakan produk dalam negeri. Namun apabila itu belum memungkinkan dan terpaksa diadakan dari luar negeri maka akan diupayakan dilaksanakan secara G to G, produksi bersama, disertai alih teknologi (transfer of technology), dilakukan off set, dijamin keleluasan penggunaannya dan dijamin suku cadangnya.

Proses pengadaan Alutsista ini dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan user atau pengguna dalam hal ini Mabes Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara untuk menentukan spesifikasi tenis Alutsista yang akan diadakan.

Menhan juga menegaskan Kemhan berkomitmen untuk terus memelihara transparansi dan efisiensi serta akuntabilitas dalam pengadaan Alutsista TNI. Aspek pengawasan selalu menjadi perhatian utama untuk menghidari penyimpangan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Tim HLC yang diketuai oleh Wamenhan, dan Tim Pencegahan dan Penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa (TKP3B) yang melibatkan BPKP, LKPP, Itjen Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan dibawah pimpinan Irjen Kemhan.

Pada kesempatan tersebut, Menhan juga mengatakan selain memperkuat Alutsista TNI, Kemhan juga memperhatikan kesejahteraan para Prajurit TNI. Sejumlah kebijakan telah dikeluarkan Kemhan selama masa periode KIB II. Adapun peningkatan kesejahteraan Prajurit TNI yang telah dilaksanakan antara lain pemberian tunjangan khusus perbatasan, tunjangan kinerja, kenaikan Uang Lauk Pauk (ULP), kenaikan berkala, pemberian gaji ke-13, kenaikan santunan dan tunjangan cacat serta kenaikan Askes Kemhan/TNI dari 2 % menjadi 4% (UU BPJS).

Sumber: DMC

Kemhan Bantah Intervensi TNI AL Agar Membeli Kapal Perusak Rudal dari Belanda

(Foto: DMC)

9 Agustus 2012, Jakarta: Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan seluruh proses pengadaan 1 Unit Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) 10514 sudah sesuai prosedur dan terhindar dari unsur korupsi. Ketegasan ini disampaikan Kemhan untuk menanggapi berita dan informasi yang berkembang di masyarakat terkait dengan pengadaan Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) 10514 yang terindikasi korupsi.

Sebelumnya salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mempermasalahkan beberapa hal yang terkait dengan pengadaan Kapal PKR dari Belanda. Salah satunya terdapat intervensi pemerintah kepada TNI AL agar membeli kapal tersebut, Kepala Staf TNI AL Laksmana Soeparmo, tersirat adanya penolakan terhadap rencana pembelian kapal perang dari Belanda itu dan permasalahan perbandingan pengadaan Kapal KPR dari Italia yang lebih dapat mengefisiensikan anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa pengadaan Kapal PKR dari Belanda kecil kemungkinan terjadinya korupsi karena pengadaan PKR sudah melalui proses yang panjang (hampir 2 tahun), dari mulai tahap perencanaan tanggal 16 Agustus 2010 sampai dengan ditandatangani kontrak pada tanggal 5 Juni 2012. Kontrak pengadaan PKR dengan skema joint production antara PT PAL Indonesia dan DSNS Belanda ditandatangani oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Mayjen TNI Ediwan Prabowo dengan Direktur Naval Sale of Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS), Evert Van den Broek, di Kantor Kemhan di Jakarta.

Selama proses pengadaan Kapal PKR telah dibentuk Tim Manajemen Proyek Kerjasama Pembangunan dari TNI AL yang bertugas menunjang keberhasilan proyek khususnya dalam Transfer of Technology (ToT) dan pemberdayaan Industri Pertahanan (PT. PAL Indonesia) dan lokal Konten. Hal ini sudah sangat jelas menegaskan tidak adanya pemaksaan Pemerintah kepada TNI AL dan adanya penolakan dari Kasal.

Terkait pengadaan Kapal PKR milik Italia, penawaran ToT yang ditawarkan untuk membangun Kapal secara keseluruhan di PT. PAL, bukan menjadi penentu kemenangan proses pengadaan ini. Dukungan logistic terpadu, sistem pemeliharaan dan komunaliti dengan kapal yang telah dimiliki TNI AL juga menjadi pertimbangan yang digunakan.

Bila dibandingkan dengan pengadaan Kapal PKR dari Belanda tersebut sangatlah banyak terdapat kelebihan, diantaranya mencakup penyediaan Program Transfer of Technology kepada Industri dalam negeri dalam hal ini PT. PAL untuk pemahaman filosofi desain dan pembangunan konstruksi Kapal. Terdapat perolehan Hak yang menguntungkan, yakni pihak Belanda dapat memberikan lisensi untuk memproduksi dan hak untuk mengekspor setiap kapal PKR yang dibangun di Indonesia. Disamping itu tanpa adanya biaya royalti, Pemerintah Indonesia mempunyai hak untuk memberikan lisensi untuk produksi dan hak untuk mengeskpor kepada industri Nasional Indonesia. Mengenai program training yang disediakan pihak Damen Schelde Naval Shipbuilding Belanda meliputi Familiarization, pengoperasian Kapal dan pemeliharaan tingkat organik untuk Anak Buah Kapal (ABK) termasuk pemeliharaan tingkat menengah untuk ABK ini serta pemeliharaan tingkat depo untuk Base Maintenance Team (BMT).

Pada kesempatan ini, dapat diberikan gambaran tentang Nilai ToT yang diberikan pihak DSNS (Damen) kepada PT. PAL Indonesia (Persero) adalah sebesar 7 Juta Euro. Besarnya nilai ToT diperoleh berdasarkan hasil negosiasi Kemhan dengan DSNS yang mempertimbangkan beberapa hal.

Diantaranya adalah berdasarkan standar biaya yang diterapkan di Eropa Timur, dan prioritas pencapaian sasaran penggunaan alokasi anggaran untuk 1 unit kapal PKR yang telah disetujui oleh user/TNI AL. Sehingga ToT merupakan prioritas namun tetap menjadi bahan pertimbangan yang harus diwadahi di dalam setiap pengadaan alutsista. Nilai ToT yang diberikan kepada PT. PAL Indonesia (Persero) untuk biaya pembayaran dalam rangka penggunaan personel dan fasilitas PT. PAL. Indonesia (Persero), sedangkan bahan dan raw materiil untuk pembangunan kapal ini didukung langsung oleh DSNS.

Adapun rincian penggunaan dari nilai ToT yang diberikan ini adalah untuk biaya pembangunan empat bagian/modul kapal sebesar 5,5 juta Euro dan untuk pelatihan personel PT. PAL Indonesia (Persero) di Vlissingen, Netherland dan di Surabaya, Indonesia sebesar 1,5 Juta Euro. Total dari nilai ToT sebesar 7 Juta Euro belum termasuk Intellectual Property, materi ajar dan Tuition fee yang jika di hitung maka nilainya akan melebihi 7 Juta Euro.

Kapal PKR 10514 ini dilengkapi dengan main engine 2xdiesel engine, 2xE Drive (CODOE). Diesel Generator 4x715 kw, dan 2x435 kw, dan Gear Box CODOE, heavy duty. Combat System, yaitu persenjataan antiserangan udara, antiserangan kapal selam, dan antiserangan kapal atas air. Data teknis platform, yaitu LOA 105 meter, lebar 14 meter, draft 3,7 meter, displacement 2.335 ton, speed max/cruise/economic 28/18/14 knot, range at 14/18 knot 5.000 NM, edurance 20 hari, sea keepinh upto sea state 5, crews 120 orang, helipad 10 ton. Harga kapal PKR 10514 per unitnya sebesar 220 juta dolar Amerika dengan waktu penyelesaiannya selama 49 bulan.

Sumber: DMC