Kemhan dan Isuzu Indonesia Jajaki Pengadaan 1000 Unit Truk Militer

(Foto: DMC)

3 April 2013, Jakarta: Kementerian Pertahanan menargetkan akan mempercepat realisasi program modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista) sampai tahun 2014 untuk mencapai kekuatan pertahanan negara sampai pada kekuatan pokok minimum. Salah satunya adalah dengan melakukan pengadaan alat berat berupa truk militer seberat 2,5 ton dan 5 ton sejumlah 1000 unit.

Diharapkan alat berat tersebut dapat difungsikan sebagai alat angkut barang dan prajurit TNI yang pada akhirnya dapat memperkuat pertahanan negara. Hal tersebut terungkap saat Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menerima Presiden Direktur PT. Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) MR. Isikawa beserta rombongan di kantor Kemhan, Rabu (3/4).

Untuk itu, Kemhan memandang penting untuk melakukan kerjasama dengan IAMI dalam memproduksi truk militer 2,5 ton dan 5 ton yang baru pertama kali diadakan. Wamenhan berharap kerjasama ini dapat terealisasi sebelum semester kedua pada bulan Oktober 2014. Lebih lanjut dikatakan Wamenhan, dalam pengadaan truk militer 2,5 ton dan 5 ton ini dapat memfasilitasi personel TNI untuk mobilisasi. Untuk itu dalam pembuatannya diharapkan dapat memenuhi spesifikasi teknis atau military specification yang dibutuhkan TNI dan dalam pengirimannya (delivery) dapat dilakukan secara bertahap.

Menanggapi hal tersebut, Presdir IAMI menyatakan terdapat aspek teknis dalam pengadaan truk militer 2,5 ton dan 5 ton tersebut yaitu aspek availability atau aspek ketersediaan barang dengan tujuan untuk mempercepat jangkauan pelayanan. Dalam aspek teknis dibutuhkan dukungan baik dari pemerintah Jepang maupun dari distributor lokal yang tersebar di wilayah Indonesia seperti di Jakarta, Makassar, Surabaya, Medan, Banjarmasin dan Balikpapan.

Selain itu akan diadakan pelatihan secara periodik dengan satuan-satuan TNI yang berada di daerah-daerah atau kodam-kodam. Disamping itu juga, IAMI mengadakan program after sales service atau technical advisor dengan melakukan konsultasi secara berkala dan field advisor pada saat menghadapi permasalahan teknis ataupun pada kondisi baik.

Selain itu terdapat juga aspek affordability atau aspek keterjangkauan yang bertujuan untuk memberi dukungan spare part dengan harga yang kompetitif. Untuk program maintenance, akan diadakan pelatihan secara periodik di satuan-satuan TNI di daerah, baik dalam pengoperasian maupun repair and maintain.

Untuk mendukung hal tersebut, akan diperkuat dengan Memorandum of Understanding (MoU) sebagai payung hukum atau pegangan yang kuat untuk meningkatkan kerjasama dan solidaritas. Selain di Indonesia, produk ini juga diperkenalkan diberbagai negara seperti di Thailand.

Sumber: DMC

Indonesia Ekspor Kepala Roket Latih ke Chile

(Foto: Sari Bahari)

24 Maret 2013, Jakarta: CV Sari Bahari Malang mengekspor kepala roket latih (smoke warhead) kaliber 70 milimeter ke Republik Chile. Sebanyak 260 buah kepala roket akan digunakan untuk latihan perang bagi tentara di Chile.

"Ekspor perdana, jika cocok mereka akan pesan lebih banyak," kata Direktur CV Sari Bahari, Ricky Hendri Egam, di Malang, Jawa Timur, Sabtu, 23 Maret 2013. Roket dikirim Senin 25 Maret. Roket latih ini mengeluarkan asap saat ditembakkan. Sekitar 70 persen komponen produksi dalam negeri.

Chile, katanya, tertarik setelah melihat pameran Indodefence Expo, November 2012, di Jakarta. CV Sari Bahari mengirimkan contoh dan spesifikasi yang diinginkan negara di benua Amerika ini. "Harga dan akurasi tembakan bisa bersaing dengan produk negara lain," katanya.

Bahkan, lima negara lain juga tengah menjajaki pembelian roket yang sama. Roket dengan jelajah 8 kilometer ini juga digunakan TNI Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Darat. Sejak 2000, TNI melalui Kementerian Pertahanan memesan sekitar 3 ribu buah. Roket ini bisa diluncurkan dengan pesawat, di atas kapal maupun di daratan.

Sari Bahari juga memproduksi roket jenis Fin Folding Aerial Rocket (FFAR) dengan hulu ledak sesuai standar Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). FFAR diproduksi bekerja sama dengan PT Dahana, sebuah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang bahan peledak. "Di sini produksi selongsong, pengisian bahan peledak oleh PT Dahana di Subang, Jawa Barat," ujarnya.

FFAR juga dipasang di pesawat Super Tucano, serta kaliber 80 mm untuk pesawat Sukhoi. Riset roket dimulai 2005 bekerja sama dengan Dinas Penelitian dan Pengembangan (Dislitbang) TNI AU. Pada 30 Desember 2005, CV Sari Bahari mengantongi sertifikat kelaikan dari Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan Markas Besar TNI AU.

Selain itu, CV Sari Bahari juga memproduksi bom P25, baik latih maupun berhulu ledak. Bom ini biasa diangkut pesawat standar NATO seperti F-15, F-5 dan Hawk. Bom ini diproduksi sejak dua tahun lalu. Juga diproduksi bom P100, yang terpasang di pesawat Sukhoi. Saat ini, perusahaan itu mengembangkan prototipe bom yang lebih besar yakni P250 dan P500. "Mimpinya kita akan produksi smart bom," katanya.

Bengkel di Jalan Muharto 125 Malang ini mempekerjakan 80 orang. CV Sari Bahari berdiri 1993 yang awalnya memasok suku cadang dan mesin ke sejumlah industri strategis, salah satunya PT Pindad. Sejak 2000, mereka memproduksi roket dan bom.

Sumber: TEMPO

Indonesia Pamerkan CN295 di Langkawi

Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro didampingi Dirut PT. Dirgantara Indonesia Budi Santoso dan pejabat di lingkungan Kemhan, Jumat (22/3) menerima kunjungan Chief Executive Officer (CEO) Airbus Military, Domingo Urena Raso di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut membahas peningkatan program kerjasama bidang kedirgantaraan antara Airbus Military dengan PT. Dirgantara Indonesia. (Foto: DMC)

22 Maret 2013, Jakarta: Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan, Indonesia akan mengirim dua tim untuk ikut berpartisipasi dalam Langkawi International Maritime and Aerospace (LIMA) 2013. Pertama, Jupiter Aerobatic Team dari Skuadron Pendidikan 102 Lanud Adi Sutjipto TNI Angkatan Udara. "Kedua, dari segi komersial, kami kirim perwakilan PT Dirgantara Indonesia dengan satu unit pesawat CN295," kata Purnomo saat ditemui di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat, 22 Maret 2013.

Pesawat terbaru produksi Tanah Air ini sudah berangkat ke Lengkawi, Malaysia, pagi tadi. Pesawat militer angkut kelas medium itu mengambil rute Jakarta-Medan-Lengkawi. Di Medan, pesawat akan mengisi bahan bakar.

Purnomo menyebutkan, sampai saat ini ada dua negara tetangga yang tertarik membeli CN295, yakni Thailand dan Filipina. "Kami harap, dalam pameran di Lengkawi akan menarik banyak perhatian internasional," harap Purnomo.

Adapun Direktur Niaga PT DI, Budiman Saleh, mengatakan, selain menawarkan CN295 di LIMA 2013, mereka juga akan menawarkan pesawat produksi lain, yakni CN212 dan CN235. Namun PT DI hanya membawa satu unit pesawat sebagai contoh, yakni CN295.

"Ada beberapa negara yang tertarik, seperti Filipina yang tertarik pada CN212, CN235, dan CN295. Ada Malaysia yag tertarik CN295, Korea Selatan juga tertarik CN212 dan CN 235," kata Budiman di tempat yang sama.

Pesawat CN295, dia melanjutkan, saat ini merupakan pesawat militer angkut tercanggih di kelasnya. Keunggulannya, pesawat ini hanya butuh landasan pacu yang pendek untuk terbang dan mendarat. "Juga bisa take off dan landing di medan darurat. Selain itu, sistem navigasi dan avionik baru," kata Budiman.

Menteri Purnomo Yusgiantoro pun mengaku bangga dengan produksi anak bangsa yang satu ini. Menurut dia, industri dirgantara dan pertahanan Indonesia mengalami perkembangan. "Negara yang kuat adalah negara yang punya industri pertahanan kuat," kata Purnomo.

Sumber: TEMPO

Indonesia dan Belarusia Akan Produksi Pengendali Senjata untuk Panser Anoa

Presiden SBY menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka, Selasa (19/3) pukul 15.00 WIB. (Foto: abror/presidenri.go.id)

19 Maret 2013, Jakarta: Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, Indonesia dan Belarus sepakat untuk memproduksi bersama pengendali atau remote control untuk senjata yang akan dipasangkan di Panser Anoa produksi PT Pindad.

Menurut Purnomo, kerja sama tersebut dipayungi dalam nota kesepahaman bersama yang telah ditandatangani dirinya dengan Ketua Komite Industri Militer Negara Belarus Sergei Gurulev di Istana merdeka, Jakarta, Selasa.

"Yang barusan itu `joint production` (produksi bersama) `remote weapon system` untuk dipakai di Panser Anoa," katanya.

Ia mengatakan, selama ini `remote control` tersebut dibeli dari Belarusia, dengan adanya kerja sama ini nantinya akan di produksi bersama antara Indonesia dengan Belarus.

"Jadi nilai tambah untuk kita, kita bisa buka lapangan kerja, investasi bersama," katanya.

Selain itu, menurut dia, peningkatan kerja sama untuk industri pertahanan ke depan dapat ditingkatkan. Selain produksi bersama `remote weapon control system`, menurut Purnomo juga dapat ditingkatkan untuk produksi kendaraan pengangkut tank yang dapat mengangkut dua tank dan `anti tank guide mission`.

Ia menambahkan, Belarus memiliki kemampuan penguasaan dalam teknologi senjata sebagai salah satu pecahan dari Uni Soviet. "Jadi dulu sebelum Uni Soviet pecah, ada industrinya itu di berbagai tempat. Nah di Belarus ini ada juga industri pertahanan mereka," katanya.

Sementara itu Presiden Direktur Pindad Adik A Soedarsono mengatakan, remote control yang akan diproduksi tersebut akan dibenamkan di Panser Anoa sehingga dapat mengendalikan senjata dari dalam Panser.

"Jadi nanti di Anoa itu tidak usah ada orang di atasnya. Itu produksinya di Pindad," katanya.

Sumber: ANTARA News

Proyek Pembuatan Kapal Selam Tetap Diteruskan

Maket kapal selam dipesan Indonesia, dipamerkan PT PAL di Indo Defense 2012. (Foto: Berita HanKam)

18 Maret 2013, Jakarta: Proyek kerja sama pembuatan tiga kapal selam antara Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) tetap diteruskan. Proyek kapal selam ini tak terimbas penundaan proyek pengembangan pesawat tempur Korean Fighter Xperiment (KFX)/Indonesian Fighter Xperiment (IFX) karena kondisi ekonomi di Korsel. "Tidak ada penundaan. Proyek kapal selam tetap diteruskan sesuai jadwal yang ada," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik, Kementerian Pertahanan (Kemhan), Brigjen TNI Sisriadi, saat dihubungi Koran Jakarta, Minggu (17/3).

Itu artinya kapal selam pertama dan kedua hasil kerja sama kedua negara akan rampung pada 2016. Dia menambahkan mulai April 2013, tahapan pembuatan kapal selam sudah masuk pada steel cut atau pemotongan baja. "Steel cut merupakan tahapan awal dari pembuatan kapal selam. Diharapkan selesai dalam 40 bulan," jelas Sisriadi.

Dia menjelaskan pembuatan kapal selam tak tertunda seperti KFX karena mekanisme yang digunakan adalah jual-beli, sedangkan proyek KFX menggunakan mekanisme kerja sama. "Kalau sampai tertunda, artinya pihak Korsel harus membayar denda," kata dia. Seperti diketahui, Kemhan telah mengirimkan 130 personel ke Korsel pada Februari 2013 lalu untuk proyek pembuatan kapal selam.

Para personel itu diambil dari anggota TNI AL, ahli kapal selam dari PT PAL, dan sejumlah aka demisi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya. "Pada 36 bulan pertama, mereka hanya akan memperhatikan cara membuat kapal selam," kata Staf Ahli Kementerian Pertahanan, Mayjen Hartind Asrin.

Hartind menjelaskan dua dari tiga kapal selam yang dibeli Indonesia akan dibuat di Korsel melalui perusahaan galangan Daewoo Shipbuiliding Marine Enginering (DSME). Pembuatan kapal selam pertama berlangsung dalam kurun 36 bulan. Selama itu pula teknisi dari Indonesia akan memperhatikan dengan saksama cara mereka merakit hingga akhirnya kapal selam itu selesai.

Masih Dibantu

Pada pembuatan kapal selam kedua, barulah para teknisi itu ikut turun. Namun, masih akan dibantu dari pihak Korsel. "Separo teknisi dari kita, separo dari mereka," kata dia. Pembuatan kapal selam kedua ini diperkirakan lebih singkat, yakni hanya 20 bulan. Pasalnya, pihak Korsel dan Indonesia menargetkan bisa membangun dua kapal selam itu dalam kurun 56 bulan atau sekitar 4,5 tahun.

"Diperkirakan dua kapal selam itu akan selesai pada pertengahan 2016," ujar Hartind. Untuk pembuatan kapal selam ketiga, pengerjaan sepenuhnya dilakukan teknisi Indonesia. Hartind mengatakan pembuatan kapal selam ketiga ini akan dilakukan di galangan PT PAL di Surabaya.

Meski demikian, pihak DSME tetap akan mengawasi pembuatannya. "Proses pembuatannya diperkirakan memakan waktu 24-36 bulan," kata dia. Kapal selam berjenis 209 dengan teknologi setara jenis 214 ini diperkirakan menghabiskan dana 1 miliar dollar atau 10 triliun rupiah. Pembayarannya menggunakan anggaran APBN 2010-2014.

Sumber: Koran Jakarta

Indonesia Jajaki Kerjasama Alutsista dengan Hongaria

Hongaria mengembangkan UAV dimana seluruh perangkat keras dan lunak diproduksi di dalam negeri. (Foto: Veronika Dévényi)

1 Maret 2013, Jakarta: Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan pemerintah akan menjajaki kerja sama pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dengan negara Eropa Timur, khususnya Hongaria. Ini lantaran Alutsista dari Eropa Timur terkenal murah tapi memiliki teknologi yang seimbang dengan alutsista produksi negara diluar kawasan itu.

"Perwira kita itu dari dulu terbiasa dengan Alutsista dari negara Eropa Timur, jadi kita coba jajaki peluang kerja samanya," kata Purnomo saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Jumat (29/2).

Penjajakan kerjasama Alutsista tersebut akan dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat kunjungan kenegaraan ke Berlin (Jerman) dan Budapest (Hungaria) pekan depan.

Menurut Purnomo, teknologi alutsista Eropa timur tidak kalah dengan Alutsista milik Amerika Serikat. Semisal, Sukhoi buatan Rusia seimbang dengan pesawat tempur F-16 milik negeri Paman Sam. "Karena saya tidak ikut, maka, itu saya sampaikan ke Presiden," katanya.

Kemhan Perkirakan Hanya Habiskan Setengah Total Anggaran Alutsista

Pemerintah diperkirakan hanya akan menghabiskan setengah dari total anggaran penyediaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) yang disediakan untuk periode 2010-2014 yang sebesar Rp156 triliun. Soalnya, anggaran tersebut hanya akan diprioritaskan untuk membeli Alutsista yang bergerak, semisal kendaraan tempur, kendaraan taktis, pesawat tempur, pesawat angkut, dan sejenisnya.

"Anggaran segitu, kalau sudah lewati 2014 kan enggak bisa, kira-kira terpakai 50 persen. Jadi, kita fokus ke Alutsista bergerak dulu. Kalau yang tidak bergerak itu seperti radar," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Jumat (29/2).

Dia menjelaskan, awalnya anggaran alutsista hanya sebesar Rp99 triliun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Namun, dalam rapat kabinet terbatas 4 Oktober 2010, anggaran tersebut ditambah sebesar Rp 57 triliun.

Terkait itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah membentuk membentuk High Level Committee (HLC). Komite itu bertugas untuk mengendalikan dan mengawasi perencanaan, pembiayaan dan kegiatan pengadaan Alutsista.

Sumber: Jurnas

Industri Pertahanan Memerlukan Teknologi Terkini

Rantis 4x4 hasil produksi bersama industri pertahanan dalam negeri. (Foto: Berita HanKam)

28 Februari 2013, Jakarta: Industri pertahanan merupakan salah satu sektor industri strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak yang berkepentingan dalam pengembangannya. Pasalnya, ciri utama sektor industri pertahanan adalah keberadaan teknologi tinggi serta inovasi yang melekat dalam setiap tahapan proses produksinya.

"Keberadaan industri pertahanan nasional tersebut apabila mendapatkan porsi pengembangan serta dukungan yang lebih besar maka dapat menjadi lebih kuat yang pada akhirnya mampu bersaing dengan industri sejenis dari negara-negara lainnya. Untuk itu, penguasaan terhadap teknologi terkini mutlak diperlukan agar tidak tertinggal dari negara-negara lainnya," kata Sekjen Kementerian Perindustrian, Ansari Bukhari, di Jakarta, Kamis (28/2).

Lebih lanjut, Ansari mengatakan, inovasi dan improvisasi terhadap produk juga diperlukan secara terus menerus yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang digunakannya. Pada era globalisasi dan modernisasi seperti sekarang ini, semua bangsa di dunia berusaha untuk mengejar ketertinggalan dengan bangsa lainnya melalui penerapan teknologi yang diimplementasikan dalam setiap pembangunannya.

"Hal ini mengandung makna bahwa penguasaan teknologi menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi sehingga harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaannya. Begitu juga dengan industri pertahanan kita, penguasaan teknologi menjadi kunci bagi keberhasilan pengembangannya karena dari waktu ke waktu aplikasi teknologi semakin dibutuhkan," ujar dia.

Oleh karena itu, lanjut Ansari, dalam pengembangan industri pertahanan tanpa memperhitungkan adanya kemajuan teknologi hanya akan berjalan di tempat.

"Penting bagi suatu industri pertahanan yang ada di Indonesia untuk dapat memenuhi kebutuhan yang ada sehingga pertahanan dan keamanan nasional dapat terjamin. Untuk dapat mengembangkan sektor ini melalui teknologi, diperlukan dukungan dan keberpihakan semua lini," ucapnya.

Sumber: Jurnas

Hartarto: Industri Pertahanan Memerlukan Lembaga Keuangan

Rompi anti peluru produksi industri pertahanan dalam negeri. (Foto: Berita HanKam)

28 Februari 2013, Jakarta: Mantan Menteri Perindustrian dan Menko RI Periode 1983-1999, Hartarto Sastrosoenarto, menilai, pemerintah perlu mendirikan lembaga keuangan guna membiayai industri pertahanan milik negara.

Pernyataan Hartarto itu menanggapi terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan memberikan jaminan pembelian alutsista oleh pemerintah. UU ini bertujuan untuk kemandirian alutsista, sehingga kondisi industri pertahanan di matra darat, laut, maupun udara mampu memenuhi kebutuhan. Apabila industri dalam negeri belum mampu, perlu dilakukan alih teknologi ataupun trade off dan dapat pula dengan pembelian lisensi.

"Pemerintah menetapkan kerangka pembiayaan jangka panjang untuk industri pertahanan milik negara melalui APBN. Dimungkinkan untuk membiayai kegiatan tersebut melalui lembaga keuangan, karena kita tidak memiliki bank semacam Bapindo tempo dulu. Negara-negara tetangga kita seperti Malaysia, India, Thailand memiliki bank tersebut," kata Hartarto di Jakarta, Kamis (28/2).

Dalam UU tersebut, lanjut Hartarto, pemerintah juga berkewajiban menyuntikkan dana kepada industri pertahanan milik negara jika industri tersebut memiliki kendala finansial.

"Disarankan agar pemerintah memberi dana kepada lembaga keuangan yang perlu didirikan, dimana dana tersebut digunakan untuk pemberian kredit jangka panjang dengan bunga yang rendah kepada industri pertahanan dan industri dasar lainnya. Tiap tahun dimasukkan modal baru, sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh industri pertahanan dan industri dasar lainnya," ujar dia.

Sementara itu, seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi, selain sumber daya manusia sebagai faktor dominan dalam suatu sistem pertahanan, riset dan engineering dalam teknologi persenjataan menjadi faktor yang menentukan kewibawaan sistem pertahanan suatu negara. Beberapa hasil riset produk pertahanan telah dan akan dikembangkan oleh industri pertahanan dalam negeri antara lain produk alutsista, seperti kapal cepat rudal, kapal fregat, kapal siluman, roket, panser, pesawat tempur KFX/IFX generasi 4,5, senjata serbu dll. Selain itu, juga produk non alutsista, seperti radar, alat komunikasi, rompi dan helm anti peluru, parasut untuk perorangan, parasut untuk barang dan parasut untuk pesawat, pesawat drone/nirawak, dan sebagainya.

"Karena itu, aktivitas riset dan engineering pada industri tersebut seperti PT PAL, PT Pelindo, PT DI, PT INTI, PT LEN, PT CMI harus diberi kebijakan fiskal. Apabila perlu, dapat dibeli lisensi untuk kemudian dapat dikembangkan lebih lanjut seperti yang dilakukan oleh Korea dan China," ucap dia.

Selanjutnya, untuk mengembangkan industri pertahanan dan industri pendukung yang berkemampuan dibutuhkan kebijakan pemberdayaan seluruh industri nasional yang memerlukan tekad dan keterpaduan upaya dari semua pihak, serta didukung oleh kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan segenap potensi sumber daya nasional, seperti industri strategis, pihak swasta, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan termasuk juga perangkat regulasinya.

"Yang lebih penting lagi adalah keberpihakan pada penggunaan produksi dalam negeri merupakan salah satu strategi tepat yang dapat memberikan kesempatan dan akumulasi pengalaman kepada industri dalam negeri khususnya bagi para pelaku industri disektor ini, untuk dapat melakukan produksi serta pengembangan produk baik alutsista maupun non-alutsista," katanya.

Sumber: Jurnas

Parlemen Insiden Kebakaran KRI Klewang Tidak Terulang

KRI Klewang saat uji pelayaran. (Foto: Northsea)

14 Februari 2013, Jakarta: Anggota Komisi I DPR Hayono Isman meminta peristiwa terbakarnya kapal perang pesanan TNI Angkatan Laut, KRI Klewang-625 di dermaga Pangkalan TNI AL Banyuwangi, Jatim September 2012 lalu tidak boleh terulang lagi.

Apalagi status kapal tersebut belum menjadi milik TNI Angkatan Laut karena belum diserahterimakan. Namun ia juga berharap, kapal jenis itu tetap dapat diproduksi kembali sebagai upaya modernisasi alutsista TNI AL khususnya.

"Kita sampaikan apresiasi terhadap investor yang mau membuka pabrik pembuatan kapal bagi TNI yang dibangun di Banyuwangi, Jatim tersebut. Meskipun ya mamang kita prihatin dengan terbakarnya kapal perang KRI Klewang itu, tetapi bukan berarti perusahaan itu divonis mati," ujar Hayono Isman di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (13/2).

Hal ini disampaikan Hayono terkait hasil RDP dengan sejumlah Industri Pertahanan untuk membahas sejumlah hal dukungan untuk modernisasi alutsista TNI dari produksi dalam negeri sendiri. RDP dihadiri jajaran pejabat PT PAL, PT DI, PT Dahana, PT Pindad, PT Dok Koja Bahari (DKB), dan dari swastanya PT Lundin Industry Invest," tuturnya.

Hayono juga meminta perusahaan yang mengerjakan kapal perang KRI Klewang itu tetap diberi kesempatan untuk berkembang dan melanjutkan kontrak pengadaan kapal perang lainnya.

Menyikapi terbakarnya KRI Klewang itu sendiri, Komisi I menyerahkan sepenuhnya pada TNI untuk melakukan investigasi untuk mengungkap penyebab dari terbakarnya kapal itu.

"Kalau soal penyebab kebakarnya kapal itu sendiri saya tidak paham, karena teknis sekali penjelasannya. Komisi I DPR intinya hanya minta, kondisi itu diperbaiki agar jangan sampai terulang kembali. Kalau kapal perang mudah terbakar seperti itu, kan repot kita," tegasnya.

KRI Klewang 625 ini didesain sebagai kapal cepat rudal berlambung tiga (trimaran). Kapal yang dibangun dengan biaya Rp 114 miliar ini menggunakan teknologi mutakhir berbahan komposit karbon. PT Lundin mengklaim teknologi komposit karbon merupakan yang pertama di Asia. Kelebihannya, kapal lebih ringan dan irit bahan bakar sehingga bisa melesat denga kecepatan hingga 30 knot.

Perusahaan itu memulai pembuatan Klewang pada 2007 dengan melakukan riset ke sejumlah negara. Pembuatannya baru dilakukan pada 2009 yang didanai dari APBN 2009 hingga APBN 2011 senilai total Rp 114 miliar. Namun sebelum Klewang dioperasikan oleh TNI AL, kapal sepanjang 63 meter itu terbakar hebat hingga ludes. TNI AL menilai insiden itu menjadi tanggung jawab PT Lundin karena belum diserahterimakan kepada TNI AL.

Sumber: Jurnal Parlemen

Menhan Harapkan Rudal C-705 Dibuat di Indonesia

26 Januari 2013, Batam: Menteri Pertahanan RI, Purnomo Yusgiantoro berharap Rudal C-705 yang dipergunakan untuk Kapal Cepat Rudal (KCR) 40 KRI Beladau 643 dan kapal sejenisnya yang selama ini didatangkan dari China bisa dibuat di Indonesia.

"Kami sedang mengupayakan alih teknologi agar nantinya rudal tersebut bisa diproduksi di dalam negeri," kata Menteri pertahanan (Menhan) setelah serah terima KRI Beladau 643 dari PT Palindo Marine Sipyard Batam di Dermaga Selatan Pelabuhan Batuampar, Batam, Jumat (25/1).

Menteri mengatakan, bila rudal dengan jarak jelajah hingga 150 kilometer tersebut bisa diproduksi di dalam negeri maka banyak keuntungan yang didapat.

"Kami tengah berupaya menuju kemandirian alat utama sistem senjata (alutsista) dengan berbagai upaya yang telah dikembangkan didalam negeri. Termasuk pembuatan KCR 40 yang diserahterimakan hari ini," katanya.

Sebagai negara yang besar, kata dia, Indonesia membutuhkan tambahan alutsista baik untuk TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara.

Untuk TNI AL, kata menteri, hingga 2014 akan ada 16 kapal sejenis KRI Beladau 643 yang akan digunakan untuk mengamankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pembangunan kapal ini merupakan upaya peningkatan alat utama sistem senjata (alutsista) yang tengah dibangun bagi seluruh angkatan.

Ia mengatakan produksi alutsista tidak akan berhenti pada KRC. Pemerintah akan terus melengkapi persenjataan TNI dengan beberapa kapal lain.Selanjutnya, akan dibuat kapal perusak dan kapal selam.

TNI AL, kata Menteri, membutuhkan kapal yang kuat hingga mampu hadir dan mengamankan perairan di laut jauh.

Untuk angkatan udara dan angkatan darat, kata dia, juga akan diserahterimakan beberapa alutsista baru untuk menjaga keamanan NKRI.

"Tahun ini anggaran untuk Kementerian Pertahanan dan TNI sekitar Rp81 triliun. Dengan anggaran tersebut, kami akan terus menambah alutsista sesuai dengan kebutuhan secara bertahap," kata Purnomo.

Sumber: Suara Pembaruan

PT. Palindo Berpeluang Mendapat Kontrak Baru Pembuatan KCR-40

Sejumlah prajurit TNI mengikuti upacara peresmian Kapal Cepat Rudal (KCR) KRI Beladau di Dermaga Batu Ampar, Batam, Jumat (25/1). KCR produksi nasional tersebut memiliki spesifikasi teknologi tinggi dengan panjang 44 meter serta mampu berlayar dengan kecepatan 30 knot. (Foto: ANTARA/Maha Eka Swasta/Koz/13)

26 Januari 2013,Jakarta: Kementerian Pertahanan berencana untuk menyerahkan sisa kontrak kebutuhan kapal cepat rudal 40 kepada PT. Palindo Marine, Batam. Sebelumnya perusahaan ini sukses memproduksi KRI Clurit 641, KRI Kujang 642 dan KRI Beladau 643.

Palindo masih punya 'hutang' satu unit KCR 40 lainnya yang ditargetkan rampung akhir tahun ini. Jika selesai, TNI AL akan memiliki empat unit kapal dari 16 unit KCR 40 yang ditargetkan hingga tahun 2019 mendatang.

"Dari kajian TNI AL, kami cenderung untuk menyerahkan kontrak produksi KCR 40 kepada Palindo," ujar Kepala Badan Perencanaan Pertahanan Mayor Jenderal Ediwan Prabowo kepada Tempo, Jumat, 25 Januari 2013 usai menerima protocol of delivery KRI Beladau 643 dari Palindo.

Palindo Marine sendiri baru menandatangani kontrak untuk produksi empat unit kapal cepat rudal dari 16 kapal yang ditargetkan dalam target minimum pengadaan alat utama sistem persenjataan. "Pertimbangan untuk meneruskan kontrak dengan Palindo antara lain masalah perawatan kapal," ujar dia.

Direktur Utama Palindo Marine Harmanto mengaku siap untuk meneruskan kontrak produksi KCR 40. "Kami tidak masalah jika target pengadaan kapal dipercepat," kata Harmanto.

(Foto: Tribunnews Batam/Argyanto)

Pembuatan KCR 40, ujar dia, membutuhkan waktu 12 bulan untuk setiap unit. "Tapi tidak masalah karena kami bisa kerjakan secara paralel." Ahak--panggilan akrab Harmanto, mengaku mampu membangun lima kapal cepat rudal sekaligus.

Namun Kementerian Pertahanan mengakui masalah pendanaan masih menghambat percepatan produksi KCR 40. Tiga unit kapal yang sudah diproduksi, seluruhnya menggunakan skema pinjaman dalam negeri. Bank Mandiri selaku bank milik pemerintah ikut membiayai pembuatan kapal senilai Rp 75 miliar per unit.

Kapal cepat rudal sepanjang 44 meter ini terbuat dari high tensile steel pada bagian lambung dan aluminium alloy di bagian atas. KCR 40 dapat melaju hingga 30 knot, atau kurang lebih 60 kilometer per jam.

Sumber: TEMPO

Wamenhan Tinjau Kesiapan KRI Beladau

(Foto: DMC)

17 Januari 2013, Jakarta: Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin didampingi Kabaranahan Kemhan RI Mayjen TNI Ediwan Prabowo dan sejumlah pejabat Kemhan serta TNI lainnya, Kamis (17/1), melakukan kunjungan kerja ke Batam, dalam rangka meninjau kesiapan Kapal Cepat Rudal (KCR) 40 ketiga, yang akan diserahkan pada akhir bulan ini.

Kapal yang diberi nama KRI Beladau-643 tersebut, memiliki spesifikasi teknologi tinggi dengan panjang 44 meter, lebar 8 meter, tinggi 3,4 meter dan sistem propulasi fixed propeller 5 daun serta mampu berlayar dengan kecepatan 30 knot.

KCR - 40 terbuat dari baja khusus bernama High Tensile Steel pada bagian hulunya (lambung). Baja High Tensils Steel ini merupakan produk dalam negeri dari PT. Krakatau Steel. Sementara untuk bagian atasnya, kapal ini menggunakan Aluminium Alloy sehingga memiliki stabilitas dan kecepatan yang tinggi saat berlayar. Kapal yang sepenuhnya di buat di PT. Palindo Marine Shipyard itu, juga dilengkapi sistem persenjataan modern (Sewaco/Sensor Weapon Control), diantaranya meriam kaliber 30 mm enam laras sebagai Close in Weapon System (CIWS) atau sistem pertempuran jarak dekat dan Rudal C-705 buatan China

Selain melihat secara langsung KRI Beladau-643, Wamenhan beserta rombongan juga berkesempatan meninjau Combat Boat hasil produksi PT Palindo Marine Shipyard bekerjasama dengan Balitbang Kemhan RI, yang pengerjaannya sudah memasuki tahap penyelesaian.

Sumber: DMC

Jet Tempur KFX/IFX Diragukan Terwujud

7 Januari 2013, Jakarta: Banyak pihak meragukan kemampuan Korsel dan Indonesia dalam membuat pesawat tempur siluman. Hal ini dikarenakan teknologi inti masih belum dikuasai, seperti: avionik, mesin, data fusion dan material komposit.

Angkatan Udara Korea Selatan mulai tergoda untuk memiliki T50 PAK FA buatan Sukhoi Rusia karena dirasa lebih tidak beresiko dan pesawat prototype-nya pun telah terbang. Jika AU Korsel memilih T50 PAK FA, bisa jadi Indonesia akan dirugikan karena terlanjur mengeluarkan dana dalam proses pengembangannya.

Jika melihat negara-negara yang mengembangkan pesawat jet tempur, track recordnya memang tidak menggembirakan. Cina saja yang mengembangkan pesawat tempur selama puluhan tahun, tetap saja mengandalkan pesawat dari Rusia. Begitu pula dengan India, Pakistan, Mesir dan bahkan Israel.

Perancis saja yang sudah malang melintang dalam pembuatan pesawat, tetap saja kesulitan menjual jet tempur Rafale. Hingga saat ini hanya Perancis yang menggunakan Raffale, setelah India akhirnya beralih membeli Typhoon Eurofighter.

Israel pun demikian. Pembuatan jet tempur Kfir tidak sukses. Israel tetap menggunakan F-16 dan F-15 sebagai tulang punggung Angkatan Udara. Meski Israel gagal membuat jet tempur Kfir yang tangguh, namun efek positifnya banyak didapat. Kegagalan Israel dalam jet tempur Kfir, tidak membuat teknologi dirgantara mereka ikut mati. Israel berhasil menciptakan perlengkapan sensor, elektronik dan sistem senjata bagi pesawat tempur AS yang mereka beli.

Bahkan Israel terus berkembang dengan menciptakan: military air system, ground defense system, naval system dan lain sebagainya. Bahkan Israel sangat berkembang dengan teknologi UAV serta AEW. Amerika Serikat tidak ketinggalan menggunakan produk UAV dan AEW Israel. Begitu pula Rusia yang mulai menggunakan UAV Israel.

Track record negara baru yang mengembangkan jet tempur memang tidak bagus. Namun pembuatan jet tempur KFX/IFX akan memberi banyak efek positif bagi Indonesia dan bahkan bisa memberi efek tidak terduga (invention).

Untuk itulah PT DI telah membuat unit kerja bayangan program KFX/IFX di Bandung. Unit bayangan ini menyalin semua aktifitas KFX-IFX yang dikerjakan para ahli KAI dan PT DI di Korsel. Hal ini untuk pelajaran bagi insinyur Indonesia lainnya maupun antisipasi jika proyek KFX di Korsel terhenti.

Dengan pembuatan KFX/IFX, Indonesia akan belajar membuat sistem senjata, sensor dan elektronik, radar dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan IFX yang dibangun. Tentu insinyur-insinyur Indonesia akan mempelajari sistem terbaik untuk diinstal di pesawat tempur tersebut.

Kesempatan inilah yang sangat mahal, para ahli penerbangan dan militer Indonesia, memiliki kesempatan melakukan “praktek lapangan” dengan medium IFX.

Sumber: Harian Pelita

Pesawat Tanpa Awak Produksi Lokal Dioperasikan 2013

PUNA Alap-Alap. (Foto: Berita HanKam)

29 Desember 2012, Sampit, Kalteng: Pesawat tanpa awak yang dikendalikan remote kontrol buatan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) akan dioperasikan pada 2013 mendatang, kata Menteri Riset dan Teknologi, Gusti Muhammad Hatta.

Di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, Sabtu Gusti Muhammad Hatta mengatakan, kemampuannya tidak diragukan lagi karena telah diuji coba di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta pada Kamis, 11 Oktober 2012.

"Pesawat tanpa awak yang diberi nama Wulung tersebut dirancang khusus dan sangat canggih sehingga memiliki kemampuan yang luar biasa dibandingkan dengan pesawat-pesawat yang ada," kata Menristek, Gusti Muhammad Hatta.

Selain bisa menjadi pesawat mata-mata, pesawat tersebut nantinya juga dapat dipergunakan untuk pemotretan wilayah dari udara dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Pesawat ini memiliki kemampuan terbang selama 4 jam tanpa henti dan bisa digunakan untuk membuat hujan buatan.

Jarak tempuh maksimalnya 70 kilometer, dengan kecepatan jelajah 52--69 knot. Puna Wulung bisa dikendalikan dengan jarak 73 kilometer dari remote control. Wulung mampu terbang hingga ketinggian 12 ribu kaki, dan yang sudah diujikan sejauh 8.000 kaki.

BPPT membuat lima pesawat serupa, dan biaya yang dikeluarkan untuk lima pesawat serupa berkisar antara Rp6 miliar-Rp8 miliar.

Wulung memakai mesin 2 tak dan untuk mendapatkan tenaga yang optimal, bahan bakar yang dipergunakan adalah pertamax.

Bahan material pesawat tanpa awak tersebut menggunakan komposit (komposisi serat kaca, fiber, karbon) sehingga mendapatkan struktur pesawat yang ringan.

"Dengan adanya pesawat tersebut nantinya pemadaman kebakaran hutan dan pembuatan hujan buatan tidak perlu lagi menaburkan garam pada awan dan kami telah menemukan bahan penggantinya, yani bernama pleer," katanya.

Setiap satu kilogram pleer sama dengan satu ton kilogram garam dan pesawat Wulung mampu membawa delapan kilogram pleer.

Sumber: ANTARA News

Indonesia Siap Luncurkan Roket Berdaya Jangkau 900 Km

Roket RX-550. (Foto: Berita HanKam)

28 Desember 2012, Jakarta: Indonesia siap meluncurkan roket tiga digit atau roket berdaya jangkau 100 km-900 km pada 2013 untuk memperkuat sistem persenjataan negara.

"Tahun depan kita akan mulai menguji statis maupun uji dinamis roket berdaya jangkau tiga digit," kata Asisten Deputi Menteri Riset dan Teknologi bidang Produktivitas Riset Iptek Strategis Goenawan Wybiesana pada Evaluasi Akhir Tahun di Jakarta, Kamis.

Untuk tahap awal, ujarnya, lebih dulu dikembangkan roket balistik berdaya jangkau 100 km dengan kaliber 350 mm sebanyak 10-20 unit, kemudian dilanjutkan dengan roket balistik kaliber berikutnya, disusul roket kendali.

Kementerian Ristek sebagai bagian dari konsorsium roket, turut mendanai proyek tersebut sebesar Rp10-15 miliar pada 2013. Selain Kemristek, konsorsium roket beranggotakan PT Pindad, PT Dahana, PT Dirgantara Indonesia, Lapan, BPPT, LIPI, ITB UGM, ITS, dan lainnya.

Teknologi roket, ujarnya, dibangun dari empat kemampuan yakni teknologi material, teknologi sistem kontrol, teknologi eksplosif dan propulsi serta teknologi mekatronik yang seluruhnya sudah dikuasai.

Program roket nasional, ia menerangkan, telah dimulai sejak 2005 dengan mensinergikan berbagai lembaga terkait, dilanjutkan pembuatan desain awal dan uji prototipe serta pengembangan desain pada 2010.

Pada 2011, urainya, konsorsium roket ini meluncurkan freeze prototype 1 (prototipe jadi) yang setelah dibeli Kementerian Pertahanan dinamakan R Han 122 untuk dibuat menjadi massal melalui program 1.000 roket.

"R Han 122 ini memiliki kaliber 122 mm berdaya jangkau 15 km, lalu pada tahun yang sama, daya jangkaunya R Han 122 ditingkatkan menjadi 25 km dan pada 2012 R Han ditingkatkan lagi kalibernya menjadi 200 mm dengan daya jangkau 35 km," katanya.

Sebelum program roket untuk kepentingan pertahanan negara, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) telah lama menguasai teknologi roket untuk kepentingan riset peluncuran satelit.

Sumber: ANTARA News

PT Lundin Bangun KRI Klewang Kedua Januari 2013

KRI Klewang. (Foto: Lundin)

20 Desember 2012, Jakarta: PT Lundin Industry Invest, perusahaan pembuat kapal perang asal Banyuwangi, Jawa Timur, akan memulai pembuatan KRI Klewang kedua pada Januari 2013. "Semoga awal 2013 bisa dimulai," kata Direktur PT Lundin, Lizza, dalam pesan pendeknya, Kamis, 20 Desember 2012.

Menurut Lizza, KRI Klewang kedua akan dibuat dengan bahan yang sama dengan yang digunakan saat pembuatan KRI Klewang pertama, yakni komposit karbon. Namun dilengkapi dengan teknologi anti terbakar sehingga diharapkan peristiwa kebakaran yang menimpa KRI Klewang pertama tidak terulang.

Lizza enggan menjelaskan secara detail mengenai desain dan asal bahan yang akan dipakai dalam pembuatan KRI Klewang kedua. "Masih rahasia," ujarnya.

KRI Klewang 625 yang merupakan proyek pertama pesanan TNI Angkatan Laut terbakar Jumat sore, 28 September 2012 lalu. Hasil penyelidikan PT Lundin menyebutkan terbakarnya kapal tersebut karena korsleting listrik saat pemasangan mesin dan instalasi listrik dari galangan ke kapal.

Kepala Dinas Penerangan Komando Armada Timur Surabaya, Letnan Kolonel Yayan Sugiana, menolak berkomentar ihwal pembuatan KRI Klewang dua. Yayan beralasan kewenangan pengadaan alutsista ada di Kementerian Pertahanan. "Saya tidak berhak menjawab, karena kami hanya sebagai pengguna," ucapnya.

KRI Klewang 625 sebelumnya didesain sebagai kapal cepat rudal berlambung tiga (trimaran). Kapal yang dibangun dengan biaya Rp 114 miliar ini menggunakan teknologi mutakhir berbahan komposit karbon.

PT Lundin mengklaim teknologi komposit karbon merupakan yang pertama di Asia. Kelebihannya, kapal lebih ringan dan irit bahan bakar sehingga bisa melesat denga kecepatan hingga 30 knot.

Perusahaan itu memulai pembuatan Klewang pada 2007 dengan melakukan riset ke sejumlah negara. Pembuatannya baru dilakukan pada 2009. Proyek ini didanai APBN 2009 hingga APBN 2011 senilai total Rp 114 miliar.

Namun sebelum Klewang dioperasikan oleh TNI AL, kapal sepanjang 63 meter itu terbakar hebat hingga ludes. TNI AL menilai insiden itu menjadi tanggung jawab PT Lundin karena belum diserahterimakan kepada TNI AL.

Sumber: TEMPO

PT DI Bebenah Diri Melalui Program Restrukturisasi dan Revitalisasi

Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin (kedua kanan) didampingi Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (PT DI) Budi Santoso (kanan) meninjau pembuatan helikopter pesanan TNI AU dan TNI AD di hanggar PT DI Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/11). Kunjungan pemerintah yang disebut high level committee ini untuk inspeksi kesiapan produksi dari PT DI. Saat ini, PT DI tengah menyelesaikan satu unit helikopter Bell 412 EP untuk TNI AD dan Super Puma NAS 332 untuk TNI AU. (Foto: Bisnis Jabar)

4 Desember 2012, Bandung: PT Dirgantara Indonesia (DI) melakukan pembenahan diri skala besar untuk menghadapi tantangan bisnis kedirgantaraan kini dan masa depan. Antara lain, melalui program restrukturisasi dan revitalisasi.

“Pasar industri kedirgantaraan semakin kompetitif. DI sebagai industri pesawat terbang kebanggaan bangsa Indonesia harus siap menghadapi tantangan itu agar tetap eksis,” kata I.P. Windu Nugroho, staf senior Divisi Komunikasi DI di Bandung, Selasa (4/12).

DI telah melakukan program restrukturisasi dan revitalisasi baik dalam hal organisasi, keuangan, tenaga kerja, perbaikan sistem informasi teknologi, permesinan, dan lainnya.

Untuk program revitalisasi, katanya, DI dibantu oleh para tenaga ahli dari Airbus Military sebagai mitra bisnis utama saat ini. Sejarah panjang kerjasama DI dan Airbus Military dalam pembuatan dan pengembangan pesawat terbang di Indonesia sejak 1976.

“Dengan semakin meningkatnya kepercayaan Airbus Military terhadap kinerja PTDI, beberapa bentuk perjanjian baru telah dibuat dan ditandatangani,” kata Windu. Antara lain, Airbus telah memutuskan pemindahan produksi pesawat C295 dari Sevilla di Spanyol ke Bandung.

Program revitalisasi lainnya yaitu pembenahan dengan mengubah sistem IT yang ada. Semula dari sistem Integrated Resources Planning (IRP) menjadi sistem Enterprise Resources Planning (ERP).

Sementara tahap implementasi berupa pembersihan data, pengujian sistem SAP serta pelatihan bagi pemakai.

Produksi Pesawat C295 Dipindah ke Bandung

Sejumlah pasukan TNI AU berada disamping pesawat CN-295 diparkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (4/10). Pesawat CN 295 merupakan pesawat angkut sedang taktis (medium airlifter) yang akan menggantikan peran Fokker 27 yang pemakaiannya akan dihentikan secara permanen. (Foto: ANTARA/Zabur Karuru/Koz/mes/12)

Seluruh aktivitas produksi pesawat transpor menengah C295 sedang dalam proses dipindahkan oleh Airbus Military dari Sevilla, Spanyol, ke PT Dirgantara Indonesia (Persero) di Bandung.

"Selain tingginya faktor kepercayaan Airbus Military kepada kami, ke depan mereka memang hanya akan memusatkan perhatian pada produksi pesawat transpor militer berbadan lebar A400M," kata IP Windu Nugroho, staf senior Divisi Komunikasi PTDI, di Bandung, Rabu (28/11).

Dalam proses pemindahan itu, PTDI kini sedang membangun pusat pengiriman (delivery center) untuk pesawat CN295, sebutan selanjutnya bagi C295 setelah produksi bersama dilaksanakan.

''Kegiatan ini salah satu bentuk perwujudan program revitalisasi di tubuh PTDI,'' kata Windu.

Proses pembangunan 'delivery center' disertai pula dengan proses pembangunan lini perakitan akhir (final assembly line) CN295. Pengerjaannya dibantu oleh tim ahli dari Airbus Military sebagai mitra bisnis. Delivery Center CN295 diharapkan selesai pada kuartal pertama 2013.

Setelah fasilitas itu siap, PTDI akan mampu mengirimkan pesawat hasil produksinya empat unit per tahun ke seluruh customernya.

Sumber: Republika

Wamenhan Tinjau PT PINDAD dan PT DI

29 November 2012, Bandung: Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua High Level Committee (HLC) didampingi Tim HLC mengadakan kunjungan kerja ke PT. Pindad (Persero), Kamis (29/11) di Bandung. Kunjungan Wamenhan beserta Tim HLC ke PT. Pindad diterima langsung oleh Dirut PT. Pindad Adik A. Soedarsono.

Kunjungan Wamenhan kali ini adalah dalam rangka meninjau perkembangan modernisasi alutsista. Pada kunjungannya Wamenhan mengatakan kerjasama dengan PT Pindad guna penyediaan kebutuhan peralatan militer Indonesia terus berjalan tiap tahunnya. Hasil produksi alat militer itu digunakan tiga angkatan yakni TNI Angkatan Darat (AD), Angkatan Udara (AU), dan Angkatan Laut (AL).

Wamenhan menyempatkan diri meninjau produksi peralatan militer di PT Pindad, lebih lanjut Wamenhan menjelaskan, PT. Pindad pada dasarnya memproduksi peralatan militer terutama untuk kebutuhan Angkatan Darat (AD) termasuk memenuhi kebutuhan amunisi yang juga digunakan untuk tiga angkatan.

Wamenhan juga menambahkan PT. Pindad tiap tahun menerima order membuat peralatan militer dari pesanan Kemhan untuk keperluan TNI AD, AU, dan AL.

Selain meninjau proses pembuatan Senapan SS-2 dan melihat secara langsung pembuatan Panser Anoa Wamenhan juga melakukan uji coba mengemudikan sendiri Panser buatan PT. Pindad tersebut.

Seusai melakukan kunjungan di PT. Pindad, Wamenhan melanjutkan rangkaian kunjungannya ke PT.wamenhan-kunjungan-ke-pt-di Dirgantara Indonesia (DI), Bandung. Kedatangan Wamenhan beserta rombongan ini disambut Direktur Utama PT DI Budi Santoso beserta pejabat PT DI lainnya.

Dalam kunjungan tersebut, Wamenhan mengatakan ini kunjungan pemerintah yang disebut High Level Committee (HLC) untuk inspeksi kesiapan produksi dari PT DI. Dalam melakukan kunjungan ke PT DI, Wamenhan beserta rombongan mengamati sejumlah pesawat di hanggar CN 235 dan hanggar helikopter serta meninjau sejumlah pesawat yang dipesan Kemhan. Pada kesempatan tersebut Wamenhan juga mengamati tiga pesawat CN 235 tipe MPA atau Maritime Patrol untuk kebutuhan TNI Angkatan Laut yang memasuki proses finishing atau sudah selesai 85 persen.

Wamenhan juga menyempatkan diri melakukan peninjauan ke hanggar helikopter. Di tempat ini ada sejumlah helikopter jenis Super Puma NAS 332 dan NBELL 412, ada 2 (dua) unit Super Puma yang dikerjakan untuk TNI AU dan satu Helikopter NBELL untuk TNI AD.

Dijelaskan Wamenhan, inspeksi ini dalam rangka mendukung modernisasi Alutsista target strategi 2010 – 2014. Jadi yang dilakukan High Level Committee (HLC) saat ini adalah mengecek sesuai dengan skema pembiayaan industri pertahanan nasional dalam memodernisasi Alutsista.

Turut dalam rombongan Wamenhan antara lain Dirjen Renhan Kemhan Marsda TNI Sunaryo, Kabaranahan Kemhan Mayjen TNI Ediwan Prabowo dan Dirjen Anggaran Kemkeu Drs Herry Purnomo.

Sumber: DMC

Lika Liku Proyek PKR 10154

Maket model PKR 10415 yang dipamerkan oleh DSNS dan PT PAL di Indo Defense 2012. Model ini mengalami perubahan dalam sistem persenjataan dibandingkan model di Indo Defense 2010. (Foto: Berita HanKam)

26 November 2012, Jakarta: Kementerian Pertahanan resmi menandatangani kontrak pembelian 1 unit Kapal Perusak Kawal (PKR) 10514 senilai total USD220 juta atau sekitar Rp2,06 Triliun dengan Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS), Belanda. Kontrak ditandatangani oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Mayjen TNI Ediwan Prabowo dan Director Naval Sale of DSNS Evert van den Broek wakil DSNS di Kantor Kemhan pada 5 Juni 2012. Hadir dalam acara ini Dubes Belanda untuk Indonesia Tjeerd de Zwaan dan Direktur Utama PT.PAL Indonesia (Persero) Ir Muhamad Firmansyah Arifin.

Pemerintah Indonesia sedikitnya harus membelanjakan 75 juta euro atau sekitar Rp750 miliar untuk mempersenjatai PKR. Satu unit PKR lengkap dengan persenjataan sekitar Rp2,810 triliun.

Model PKR 10154 yang ditampilkan di Indo Defense 2010. (Foto: Berita HanKam)

Proyek Kapal PKR 10154 didaulat sebagai Joint Production (Kerjasama Produksi) antara DSNS dan PT. PAL. PKR akan dibangun di tiga tempat, Vlissingen dan Galatz, Belanda dan terakhir di rakit di PT PAL. Kapal direncanakan diterima pada awal tahun 2017. DSNS akan melakukan alih teknologi dalam kontruksi desain dan pembangunan kapal PKR 10514 kepada PT PAL. PT. PAL hanya mendapatkan 3 persen dari nilai kontrak US$220 juta atau sekitar US$6,6juta.

Sumber di PT PAL dihubungi Berita HanKam menyatakan Joint Production ini, tidak lebih menjadikan PT PAL sebagai tukang rakit atau tukang lem kapal. Tidak memberikan manfaat besar bagi PT PAL dibandingkan pembelian kapal Landing Platform Dock (LPD) dari Korea Selatan.

Ditambahkannya, lebih menguntungkan bagi PT PAL bila Kemhan memilih Orizzonte Sistemi Navali dari Italia. Kapal akan dirancang bersama oleh kedua perusahaan dan dibangun sepenuhnya di PT PAL. Pihak TNI AL sebagai pengguna lebih memilih kapal rancangan Orizzonte Sistemi Navali serta kapal sudah dalam kondisi dipersenjatai.

PKR yang diidamkan TNI AL dan memberikan manfaat besar dalam hal alih teknologi untuk PT PAL. (Foto: Berita HanKam)

Model PKR yang ditampilkan PT PAL pada Indo Defense 2008. (Foto: Berita HanKam)

DSNS telah memamerkan dua kali maket model PKR 10514 pada Indo Defense 2010 dan 2012. Pada bagian haluan dan buritan kapal persenjataan yang dipasang mengalami perubahaan.

Rudal permukaan-ke-udara MICA dengan sistem penembakan masih memakai sistem VLS. Bofors ASW Rocket launcher SR375A dihilangkan digantikan dengan CIWS Oerlikon Millennium 35 mm Naval Revolver Gun System. Sistem CIWS Phalanx dipasang di bagian buritan dihilangkan. Sistem peperangan anti-kapal selam mengandalkan torpedo dan helikopter anti-kapal selam.

Pemerintah Indonesia telah memesan 4 korvet SIGMA dari DSNS sesuai Renstra TNI AL 2003-2013. Korvet Sigma I dan Sigma II dibeli saat kunjungan Menhan Juwono Sudarsono dan Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Slamet Soebijanto ke DSNS pada 14-18 September 2006.

Korvet Sigma III dan IV direncanakan dibangun bekerjasama dengan PT PAL dalam rangka alih teknologi. DSNS membatalkan kerjasama ini dengan alasan PT PAL belum siap dan membangun sepenuhnya di Belanda. Keempat korvet telah dioperasikan oleh TNI AL Surabaya.

Berbagai Sumber
@Berita HanKam

PT PAL Produksi Kapal Perusak Rudal Januari 2013

Model PKR dipamerkan Damen Schelde di Indo Defense 2012. (Foto: Berita HanKam)

23 November 2012, Jakarta: PT PAL Indonesia mulai membangun satu unit kapal Perusak Kawal Rudal 10514 hasil kerja sama dengan Damen Schelde Naval Shipbuilding, Belanda pada Januari tahun depan.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha PAL Indonesia Eko Prasetyanto mengatakan perseroan memiliki empat divisi usaha yakni Kapal Perang, Kapal Niaga, Perbaikan dan Perawatan, dan Rekayasa Umum.

Divisi Kapal Perang ini memproduksi kapal perang yang mendukung alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan salah satu kontrak yang akan dikerjakan ialah kontrak kapal PKR senilai 7 juta euro itu dengan menggandeng Damen, galangan kapal dari Belanda.

“Kami juga akan mulai kerjakan pada Januari 2013 yakni kapal perusak rudal kerja sama dengan Damen. Kontraknya kami berdua, nilai totalnya 7 juta euro,” katanya ditemui Bisnis, baru—baru ini.

Dia menjelaskan mekanisme pembuatan kapal yang akan memperkuat alutsista Indonesia itu terdiri dari enam modul. Dari jumlah itu, dua modul akan dikerjakan di Belanda, sedangkan empat modul akan dikerjakan di Surabaya.

“Nah setelah jadi modul—modulnya, dua dari Belanda, empat dari kita maka nanti akan digabung, disimulasikan,” katanya.

Kontrak berskema joint production antara PAL Indonesia dan Damen ditandatangani oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kementerian Pertahanan Mayjen TNI Ediwan Prabowo dengan Direktur Damen Evert Van den Broek pada awal Juni lalu.

PAL Indonesia dulunya bernama Marine Establishment dan diresmikan oleh Pemerintah Belanda pada 1939. Beralih nama menjadi Kaigun SE 2124 saat pendudukan Jepang dan setelah Indonesia merdeka dinasionalisasi menjadi Penataran Angkatan Laut (PAL) hingga menjadi perseroan terbatas.

Adapun Damen Schelde adalah galangan kapal yang mendesain dan mengkonstruksi kapal angkatan laut dan kapal komersil.

Dibangun pada 1875 dan pada 2000 menjadi anggota Damen Shipyard Group. Grup ini terdiri dari lebih 30 galangan kapal besar. Grup ini membangun lebih dari 4.000 kapal komersil dan militer, saat ini didukung hampir 8.500 karyawan ahli dan omset tahunan hampir 1,5 miliar euro.

Menurut Eko Damen memutuskan mentranfer teknologi dalam konstruksi dan pembangunan Kapal PKR tersebut kepada PAL Indonesia.

Kerja sama tersebut, katanya, adalah awal yang baik dari industri pertahanan dalam negeri, khususnya bagi perseroan dalam mengembangkan kemandirian alat utama sistem senjata.

Selain itu, kerja sama itu juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam rencana induk revitalisasi industri pertahanan dalam rangka mendorong dan meningkatkan industri pertahanan dalam negeri.

Kapal PKR 10514 ini dilengkapi dengan mesin utama 2x diesel engine, 2x E Drive (CODOE). Diesel Generator 4x715 kw, dan 2x435 kw, dan Gear Box CODOE, heavy duty. Combat System, yaitu persenjataan antiserangan udara, antiserangan kapal selam, dan antiserangan kapal atas air.

Selain PKR itu, PAL Indonesia juga tengah membangun Kapal Cepat Rudal KCR-60 dan melakukan perbaikan atas Kapal Geomarine milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Di sisi lain pada Divisi Kapal Niaga, fokus pasar diarahkan pada internasional, pengembangan model industri pelayaran nasional, dan pelayaran perintis bagi penumpang dan barang (kargo). Kapasitas produksi per tahun saat ini mencapai tiga unit kapal dengan ukuran 50,000 DWT dan dua unit kapal dengan ukuran 20,000 DWT per tahun.

Sumber: Bisnis Indonesia