Kemhan Optimis Target MEF Tercapai 2019

(Foto: DMC)

10 Januari 2013, Jakarta: Kementerian Pertahanan (Kemhan) optimistis pencapaian kekuatan pokok minimal (minimum essential forces/MEF) lebih cepat lima tahun dari target yang telah ditentukan. Jika awalnya pencapaian MEF pada 2024, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yakin bisa tercapai 2019.

"Awalnya pencapaian MEF ditargetkan selesai dalam tiga kali renstra (2009-2024). Namun, ternyata bisa dicapai dalam dua kali renstra (2009-2019)," kata Menhan seusai Rapat Pimpinan di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, Rabu (9/13). Pencapaian MEF yang lebih cepat lima tahun dari yang ditargetkan ini merupakan sebuah terobosan. Keberhasilan ini tak lain berkat besarnya APBN yang digelontorkan ke Kemhan.

Namun, pada 2012 pencapaian MEF tak sesuai rencana. Target MEF tahun lalu adalah 28,7 persen. Namun, Kemhan hanya berhasil mencapai 26 persen. "Sehingga kurang 2,87 persen dari target yang harus dipenuhi," kata Purnomo. Capaian 26 persen itu dinilai tetap membanggakan karena naik lima persen dari pencapaian MEF pada 2011 yang mencapai 21 persen.

Adapun alasan melesetnya capaian MEF 2012, antara lain karena pemerintah belum dapat mendukung anggaran untuk terpenuhinya MEF. Proses pengadaan melalui birokrasi panjang juga menjadi penyebabnya. Untuk menutup kekurangan itu, Purnomo menjanjikan percepatan pembelanjaan anggaran pada 2013.

Seperti diketahui, anggaran Kemhan dan TNI pada 2012 sebanyak 74,1 triliun rupiah. Penyerapan anggaran untuk pengadaan barang yang menggunakan mata uang rupiah tak terserap maksimal untuk tiga matra TNI. Mabes TNI memang mampu menyerap anggaran hingga 96,25 persen dari pagu anggaran. Namun, untuk TNI AD penyerapan hanya 69,67 persen, TNI AL 69,67 persen, dan TNI AU 55,83 persen.

Reformasi Birokrasi

Untuk memaksimalkan penyerapan anggaran, pada 2013 ini Kemhan menyerukan TNI untuk mengimplementasikan roadmap reformasi birokrasi yang sudah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Kami juga berharap semua matra mengupayakan secara maksimal terlaksananya butir-butri kebijakan negara 2013," katanya.

Dan upaya selanjutnya, Purnomo meminta semua pihak untuk meningkatkan transparansi sistem pelaporan keuangan.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengapresiasi kinerja jajarannya yang bekerja keras dalam pengadaan alutsista. Dia optimistis bisa mempercepat pencapaian MEF pada 2019. Saat ini pihaknya terus melakukan tiga hal besar dalam upaya pencapaian MEF, antara lain pertama penghapusan alat utama sistem senjata (alutsista) yang sudah tak bisa lagi digunakan. Kedua, peningkatan kemampuan alutsista yang saat ini dalam kondisi kurang maksimal. Dan ketiga, pengadaan alutsista baru. "Semua sudah diperhitungkan. Itu makanya kita optimistis MEF bisa dipercepat menjadi hanya dua kali renstra," ujar Panglima.

Untuk target pembangunan kekuatan TNI, pihaknya berencana membangun 25 pos pertahanan darat dan lima pos pertahanan di pulau terdepan. Hingga kini, target itu baru terealisasi tujuh pos pertahanan darat dan dua pos pertahanan pulau terluar.

Sementara itu, Menhan menyatakan pembekuan anggaran alutsista sebesar 678 miliar rupiah oleh Kementerian Keuangan tak memengaruhi percepatan pencapaian MEF. "Pembekuan itu tak memengaruhi perubahan master list alutsista yang sudah kita rancang," ujar Purnomo.

Dia menjelaskan, pembekuan dana itu masuk dalam pos alutsista pendukung atau di luar master list. Menhan juga yakin tak ada mark up anggaran seperti yang dituduhkan selama ini.

Namun demikian, Sekretaris Jenderal Kemhan Marsekal Madya Erris Herryanto menyatakan Kemhan masih menunggu pembekuan itu segera dicabut agar segera bisa dibelanjakan. "Kami berharap pada 2013 ini anggaran tersebut bisa cair," ujarnya.

Sumber: Koran Jakarta

Kemhan Kebut Belanja Alutsista

MBT Leopard pesanan Indonesia dipamerkan di Indo Defense 2012. (Foto: Berita HanKam)

10 Januari 2013, Jakarta: Kementerian Pertahanan mengaku mendapatkan anggaran belanja lebih banyak tahun ini. Dengan jumlah dana yang meningkat, Kementerian bermaksud untuk mempercepat rencana pengadaan alat utama sistem persenjataan.

“Tahun ini meningkat jadi Rp 81 triliun,” kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di kantornya, Kamis, 10 Januari 2013.

Dengan peningkatan anggaran tersebut, rencana strategis (renstra) pengadaan minimum essential force dapat menjadi hanya dua tahun saja. Semula diperkirakan pengadaan minimum baru tercapai setelah tiga tahun. “Itu dapat membantu pembangunan alutsista yang sifatnya baru,” kata Purnomo.

Menurut Purnomo, anggaran tahun 2013 meningkat dari tahun lalu senilai Rp 77 triliun. Sementara itu, serapan anggaran Kementerian Pertahanan tahun lalu mencapai 96,7 persen. “Kami harapkan bisa bertambah terus untuk memenuhi rencana strategis,” ujar Purnomo.

Indonesia Resmi Beli MBT Leopard

Kementerian Pertahanan resmi menandatangani kontrak pengadaan main battle tank Leopard dengan sebuah perusahaan asal Jerman, Rheinmettal. "(Kontrak pembelian) sudah ditandatangani pertengahan Desember lalu," ujar Kepala Badan Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayor Jenderal Ediwan Prabowo, kepada Tempo, Rabu (9/1).

Nilai kontrak pembelian tank berat itu, kata Ediwan, berada di bawah pagu anggaran sebesar US$ 280 juta. "Kurang sedikit dari jumlah itu," kata dia tanpa menyebutkan nominal.

Ediwan memastikan spesifikasi teknis dan jumlah tank yang akan diproduksi tetap sama dengan kesepakatan awal. "Ya, mereka setuju dengan penawaran kita."

Pembelian tank seberat 63 ton ini juga sudah dilengkapi dengan kesepakatan transfer teknologi yang diteken November 2012 lalu. "PT Pindad dan Bengkel Pusat Angkatan Darat akan mendapatkan kerja sama pelatihan untuk perbaikan ringan hingga berat."

Rencananya, Indonesia akan membeli Leopard RI dan A24 beserta tank sedang Marder seberat 33 ton. Leopard RI dibanderol US$ 1,7 juta atau sekitar Rp 16,4 miliar per unit. Indonesia dikabarkan memesan 61 tank Leopard Ri dan 42 Leopard 2A4 seharga US$ 700 ribu atau Rp 6,7 miliar per unit. "Itu akan ditambah lagi dengan amunisi dan perlengkapan pendukungnya," ujar Ediwan. Tank ini akan menambah kekuatan TNI di perbatasan.

Pembelian Helikopter Apache Dilajutkan

Kementerian Pertahanan akan tetap membeli helikopter Apache dari Amerika Serikat. Harga yang mahal tidak menyurutkan niat pemerintah. "Harganya memang sangat mahal, kami harus mempertimbangkan kekuatan anggaran," ujar Kepala Badan Perencanaan Pertahanan Mayor Jenderal Ediwan Prabowo kepada Tempo, Rabu (9/1).

Harga mahal itu, kata Ediwan, adalah konsekuensi dari pemerintah Amerika Serikat. "Mereka ingin standar keselamatan yang tinggi. Tidak mau kalau helikopter itu jatuh di sini (Indonesia) dan merugikan citra mereka," kata dia.

Rencana pembelian delapan helikopter Apache Longbow AH-64D itu sudah dikabulkan oleh kongres negeri Abang Sam. "Congress notification sudah kami terima, kini tinggal tunggu persetujuan DPR kita," kata Ediwan.

Untuk menyiasati mahalnya harga heli Apache, Kementerian akan menyesuaikan perencanaan anggarannya. "Kami akan sesuaikan pos anggaran yang lain agar bisa mencukupi."

Harga per unit heli Apache sendiri diperkirakan mencapai US$ 40 juta. Kementerian Pertahanan dan TNI AD sebelumnya sudah menandatangani kontrak pengadaan heli serbu dan heli serang dengan PT Dirgantara Indonesia. Kontrak tersebut masing-masing bernilai US$ 90 juta dan US$ 170 juta.

Sumber: TEMPO

Refleksi Kinerja Kemhan 2012

Truk Perkasa sebagai platform peluncur roket RHAN 122. (Foto: Berita HanKam)

30 Desember 2012, Jakarta: Mengakhiri Tahun 2012, Kementerian Pertahanan melaksanakan Refleksi terhadap seluruh program kegiatan di beberapa bidang yang telah dilaksanakan selama Tahun 2012 yang menjadi tahun ke tiga dari Renstra pertama dan proyeksi program kegiatan Kementerian Pertahanan untuk tahun 2013. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Kamis (27/12) di Kantor Kemhan.

Menhan menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan Prajurit TNI dan PNS dilaksanakan secara bersinambungan sesuai kemampuan anggaran. Untuk meningkatkan Kesejahteraan Prajurit TNI dan PNS, Kemhan telah memberikan tunjangan cacat, pelayanan kesehatan, perumahan, dukungan Perlengkapan Perorangan Lapangan (Kaporlap), bantuan beasiswa dan tugas belajar serta tunjangan kinerja.

Seiring dengan hal itu, di bidang kesehatan, Kemhan juga ikut berpartisipasi aktif dalam penanggulangan penyakit yang berdampak nasional melalui pemenuhan Alkes Rumkit dan peningkatan kemampuan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi anggota TNI/PNS dan keluarganya serta masyarakat.

Demikian juga di bidang perumahan, dimana untuk tahun 2012 telah dibangun rumah bagi prajurit dan PNS baik berupa Rusunawa, Rusunami maupun kepemilikan rumah umum dan khusus. Untuk rencana tahun 2013 mendatang akan dilakukan penataan rumah negara dan penyelesaian permasalahan tanah dan bangunan, serta penambahan pembangunan Rusunawa, Rusunami dan kepemilikan rumah umum dan khusus.

Sementara itu, di dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) Kemhan / TNI tetap mengacu kepada pembangunan kekuatan pokok minimum (MEF) dengan melakukan Restrukturisasi berdasarkan kebijakan Zero Growth yaitu tidak ada penambahan personel secara signifikan, dimana antara rekrutmen personel dan yang pensiun seimbang (Pertumbuhan Nol) dan melakukan kebijakan Right Sizing yaitu dapat menentukan kebutuhan personel secara tepat guna dengan melaksanakan penataan organisasi, penghitungan beban kerja dan standar kompetensi.

Adapun program kegiatan yang telah dilaksanakan dari sisi sarana pertahanan selama tahun 2012 adalah program modernisasi alutsista (Alat Utama Sistem Senjata) TNI sesuai dengan Minimum Essential Forces (MEF) untuk kurun waktu 15 tahun. Tahun 2012 ini telah memasuki tahun ke tiga dari Renstra I dan diharapkan sampai dengan tahun 2014 pencapaian lebih dari 30 %. Untuk proyeksi Tahun 2013 program kerja sarana pertahanan akan tetap melanjutkan proses pengadaan dengan didukung pengembangan teknologi industri pertahanan, pemenuhan kelengkapan dokumen regulasi keuangan serta penyempurnaan Permenhan tentang pengadaan Alutsista. Disamping itu pengadaan alutsista juga mengutamakan produksi dalam rangka meningkatkan kemandirian industri pertahanan.

Pada tahun 2012 pelaksanaan kegiatan yang mengemuka berkaitan dengan analisis Strategi Pertahanan, konflik laut Cina Selatan, tata ruang wilayah pertahanan, pengawasan perbatasan dengan menggunakan Iptek, Implementasi Doktrin dan Implementasi Sishanta di Perbatasan.

Pengkajian terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertahanan yang dilakukan antara lain kajian model Warhead kaliber 200 mm, penyempurnaan PTTA (Pesawat Terbang Tanpa Awak), Model Kapal Selam Tanpa Awak, Pengembangan MEF (Minimum Essential Force) dan pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X. Disamping itu juga dilaksanakan analisis terhadap alat peralatan pertahanan, berupa pembuatan prototype Rantis 5 Ton 6x6 peluncur roket kaliber 122 mm, Prototipe Munisi kaliber 105 mm Exercise, Prototipe Combat Boat, Prototipe roket jarak 100 km ground to ground dan Prototipe Smart Bomb.

Prototipe smart bomb spesifikasi awal berbobot 250 kg dengan jangkauan lebih dari 100 km. (Foto: Berita HanKam)

Untuk proyeksi 2013 Balitbang Kemhan akan melaksanakan program pengkajian Strategi pertahanan, salah satunya strategi pencegahan dan penanggulangan Dampak Konflik Laut Cina Selatan terhadap Kedaulatan NKRI (ditinjau dari aspek ekonomi dan sosial budaya) serta melaksanakan sosialisasi pengintegrasian komponen negara dan pemberdayaan wilayah pertahanan.

Di bidang legislasi, Kemhan menyusun dan membahas RUU yang menjadi prioritas prolegnas tahun 2012 antara lain RUU Komcad, RUU Kamnas, dan RUU Rahasia Negara. RUU yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang di Tahun 2012 adalah UU Nomor. 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI dan UU. Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Tahun 2013 target yang akan diselesaikan adalah RUU Rahasia Negara, RUU Kamnas, dan 38 Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) termasuk Naskah Akademik dan draft RUU Bela Negara.

Jakarta Internasional Defence Dialoque (JIDD) ke-2, 2012 dan Indo Defence ke-5, 2012 telah terlaksana dengan sukses. Kedua forum tersebut merupakan forum dialog dan pameran Alutsista pertahanan keamanan di kawasan Asia Pasifik yang saat ini telah diakui dan menjadi agenda dunia serta diselenggarakan setiap tahun. Untuk tahun 2013 forum tersebut akan lebih ditingkatkan secara kualitas. Selain itu juga di selenggarakan ASEAN Regional Forum Head of Defence Universities Colleges and institutions Meeting (ARF – HDUCIM) yang merupakan media pertukaran informasi dan pengalaman dalam pengembangan ilmu pertahanan.

Di bidang Potensi Pertahanan, Kemhan melanjutkan dan mengintensifkan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara dengan melibatkan Kementerian lainnya, LPNK dan elemen masyarakat dalam memantapkan upaya Nation Character Building sumber daya manusia untuk kepentingan pertahanan negara. Tahun 2012 ini juga telah dicanangkan bahwa tanggal 19 Desember sebagai hari Bela Negara yang akan diperingati secara nasional setiap tahun.

Pembangunan dan pemberdayaan wilayah perbatasan juga merupakan perhatian yang sangat besar bagi Kemhan di tahun 2012. Hal tersebut tidak hanya berupa pembangunan secara fisik, tetapi juga non fisik seperti peningkatan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan wawasan kebangsaan, termasuk juga peningkatan kesejahteraan bagi personel Kemhan/TNI yang bertugas di wilayah perbatasan seperti tunjangan khusus. Disamping itu dialog dan penyelesaian masalah wilayah perbatasan dengan negara-negara yang terkait juga terus dilaksanakan secara intensif. Di tahun 2013 kegiatan–kegiatan tersebut akan terus ditingkatkan.

Sumber: Kemhan

Kemhan Bangun Tiga Kantor Pertahanan Wilayah di Papua dan Kalimantan

3 November 2012, Jakarta: Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2013 akan membangun kantor pertahanan wilayah atau desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan (PPKP) di setiap provinsi di Indonesia.

Pembangunan kantor instansi vertikal tersebut diprioritaskan di tiga provinsi yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, yakni Papua, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.

"Tahun depan, kantor instansi di bawah koordinasi Kemhan tersebut akan diprioritaskan wilayah Papua, Kaltim, dan Kalbar. Tahun selanjutnya, desk PPKP ini akan diwujudkan secara bertahap di seluruh provinsi, juga nantinya desk PPKP Jateng di Semarang," kata Kepala Koordinator Daerah (Kakorda) PPKP Jateng, Arief Wahyu P, di Semarang, Jumat (2/11).

Menurut dia, dibangunnya gedung desk PPKP Jateng masih menunggu kepastian, karena sangat bergantung pada kebijakan Kemenhan. Tugas-tugas pokok kantor pertahanan wilayah atau desk PPKP merupakan kepanjangan tangan Kemhan dan terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) masing-masing daerah.

"Implementasi di daerah juga akan berperan dalam mendorong penguatan nilai-nilai wawasan kebangsaan, semangat bela negara, nasionalisme," ujar Arief.

Sumber: Koran Jakarta