Pembuatan Pesawat Tempur KFX/IFX dengan Korsel di Tunda

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengambil keputusan untuk tunda kerja sama pembuatan pesawat tempur KFX/IFX pada Indonesia dengan Korea Selatan.

" Oh ya itu tak prioritas, itu kita menunda dahulu, kapal selam kan telah di buat. Mungkin saja duitnya dapat untuk yang lain-lain. Kitakan dapat geser yang tidak butuh, kita menunda untuk beli yang lain, " katanya pas berkunjung ke Ksatrian Kopaska, Pondok Dayung, Jakarta Utara, Selasa (7/9/2015).

Meski tak prioritas, tetapi Ryamizard mengharapkan ke depan Indonesia mesti dapat beli pesawat sendiri. " Jadi bukanlah batal, namun di tunda. Kan banyak kesibukan, banyak yang lebih terutama. Bila pesawat terbang kan tidak terlampau terutama, kita dapat beli setiap saat, dapat diundurlah. Namun masa yang akan datang kita mesti dapat buat pesawat. Masak kita beli selalu, " tuturnya.

Bekas Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini menepis asumsi penundaan itu lantaran kebijakan serta keadaan politik di Negeri Ginseng itu. " Oh gak, bukanlah. Ya itu di tunda. Sesaat duit yang ada kita pakai untuk prioritas seperti saat ini (pengadaan alutsista) yang kecil-kecil, " tuturnya.

Ryamizard memberikan, ketersediaan biaya itu nanti digeser ke pengadaan serta perbaikan alutsista yang lain, seperti pengadaan senjata maupun alat-alat selam yang dipunyai Pasukan Komando Pasukan Katak (Kopaska). Tidak sama dengan pesawat tempur yang dapat menggunakan dana yang cukup besar, untuk pengadaan senjata bisa dijalankan dengan dana yang lebih sedikit.

" Kan di tunda. Jadi tak hilang, cuma di tunda. Sesaat duit yang ada sekarang ini dapat dipakai untuk prioritas yang lain, " ucap Ryamizard.

Seperti di ketahui, dalam proyek kerja sama ini, Indonesia sudah mengucurkan dana sebesar Rp600 miliar rupiah untuk kebutuhan kajian serta pengembangan awal pesawat tempur yang disebut-sebut ada di generasi 4, 5 atau levelnya ada diatas pesawat tempur F-16 buatan Amerika Serikat.

Seirama, Direktur Jenderal Gagasan Pertahanan (Dirjen Renhan) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Marsekal Muda M Syaugi menyampaikan, penundaan pembuatan pesawat tempur itu lantaran dinilai belum prioritas. Hingga biaya yang ada bakal dialokasikan untuk pengadaan alutsista yang lain.

" Itu biaya dalam rencana program berbagi pada Indonesia dengan Korea dalam rencana pengadaan, KFX/IFX lantaran tadi beliau katakan di tunda, belum terutama saat ini hingga itu (biaya) dipakai untuk peralatan-peralatan apa yang dibutuhkan, nah itu yang bakal diselenggarakan, " katanya.

Syaugi menuturkan, dalam beragam kunjungannya ke tiga matra baik Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) serta Angkatan Hawa (AU), Menhan temukan banyak alutsista yang butuh diperbaiki serta ditukar. 

" Banyak peralatan-peralatan senapan, alat-alat intelijen, yang begitu-begitu (rusak serta butuh diperbaiki), Nah, itu bakal mendapat dukungan dengan biaya itu, " tuturnya.

Karena itu, Syaugi menyangkal, apabila penundaan itu lantaran Korea Selatan malas menambahkan kerja sama juga dengan Indonesia berkenaan dengan transfer of technology (TOT). " Bukanlah gak ingin untuk, tadikan telah di sampaikan sama beliau (Ryamizard), itu di tunda lantaran kondisi belum terlampau terutama, hingga diarahkan ke beberapa hal yang mendesak, maka dari itu beliau meninjau selalu dari AD, AU, AL seperti itu, " katanya.

Pada awal mulanya, Wakil Presiden (Wapres) Juiceuf Kalla dalam kunjungannya ke Korea Selatan, menyebutkan apabila pembuatan pesawat tempur generasi 4, 5 itu di tunda. Dalam proyek hubungan kerja ini, Indonesia sudah mengucurkan dana sebesar Rp600 miliar untuk kebutuhan kajian serta pengembangan pesawat tempur itu.

Sesaat itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tantowi Yahya mempertanyakan argumen penundaan, mengingat Indonesia telah menanamkan investasi dalam kerja sama itu. Mengantar pilot untuk serta pakar untuk kerja sama itu.

" Kita belum ulas dengan Menhan. Selama sepengetahuan saya masih tetap kerja sama pesawat tempur serta kapal selam, " katanya.

Menurut Tantowi, apabila pingin diarahkan baiknya ke matra laut serta hawa bukanlah ke darat, karena pemerintah sekarang ini tengah konsentrasi pada pengembangan serta pengamanan di laut, dalam rencana wujudkan program Indonesia juga sebagai Poros Maritim Dunia.